HALILINTARNEWS.id,TERNATE-Pemerintah Kota Ternate dinilai tidak fokus untuk meningkat kan pendapatan asli daerah (PAD). Penilaian ini lantaran pada triwulan II-2023 ini, capaian realisasi baru di angka 36,41 persen. Angka ini terbilang masih rendah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, menyarankan agar Pemkot lebih fokus untuk meng genjot PAD tersebut. βSaya melihat pemerintah tak fokus. Padahal sum ber pendapatan yang ada tanpa ekstensifikasi, tapi bagaimana poli tical will dari Wali Kota dan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan objek-objek yang ada,” ucapnya, Minggu (30/7/2023).
Kondisi ini, menurut Mubin, karena pemerintah kota tidak fokus saja.
“Saya yakin kalau pemerintah fokus betul dan dikaji secara internal dengan OPD pengelola pendapatan, diyakini PAD bisa capai di angka Rp 200 miliar,β bebernya.
Dari awal, kata Mubin, pihaknya sudah mengingatkan jangan sam pai targetnya bukan belanja yang mengikuti pendapatan. Karena itu, DPRD menyarankan agar belanja disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar dapat terealisasi.
βKita bisa jaga balance pendapatan, tapi keinginan target belanja dulu baru kejar pendapatan, kemudian naikkan pendapatan tentu tak rasio nal, ini bahaya,β sambungnya,harus dipatok belanja baru diforsir penda patan, karena salah satu fak tornya belanja transfer rata-rata capai tar get,namun PAD yang jadi perhatian.
Selain itu, pendapatan di sektor pajak daerah dari 10 item, hampir rata-rata setiap triwulan memenuhi target. Bahkan pajak restoran, pajak hotel dan pajak PJU rata-rata melebihi target. Kondisi ini berbeda dengan sektor retribusi daerah.
Tercatat ada 20 objek retribusi yang menjadi masalah. Tapi yang memenuhi target dari tahun ke tahun hanya retribusi pelayanan kesehatan, sementara 19 item penyumbang PAD sekitar Rp 30 miliar lebih rata-rata tidak peduli.
βItu yang DPRD inginkan saat pembahasan Perda, pemerintah mempertimbangkan betul target yang akan ditetapkan, karena apa yang mereka target harus sesuai dengan kemampuan objek yang ada di Kota Ternate,β jelasnya.
Politisi PPP itu akui, penyumbang PAD terbesar yang tak capai target adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan capaian target harus Rp 30 miliar, namun yang dicapai hanya Rp 7 miliar.
Itulah sebabnya, program kegiatan yang dialokasikan oleh Pemkot tak berjalan secara efektif, karena pen dapatan tidak mencukupi. Sehingga harus realistis untuk menganalis kembali agar target pendapatan disesuaikan dengan objek.
βAmbil contoh tiga tahun ke bela- kang yang menjadi patokan. Di mana pemerintah stagnan, tidak berupaya keras bagaimana supaya objek retribusi berjalan sesuai realisasi yang bisa dicapai. Sport Hall dan Plaza Gamalama Modern sudah berjalan berapa tahun, tapi sampai sekarang tak dimanfaatkan oleh Pemkot,β paparnya.
Mubin sarankan, perlu ada skema. Sebagai contoh, analisis tim Aprai sal ditetapkan Rp 6 miliar, tak ada satu pun investor mau kerja sama dengan Pemkot, maka skema lain harus diambil.βLangkah ini agar aset itu tetap terjaga dan terawat. Dengan begitu, Pemkot menggenjot PAD. Tapi kalau didiamkan begitu saja, lama-kelamaan jadi rusak,β ungkapnya.
Reporter : Wis
EditorΒ Β Β Β Β : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023
