HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Gowa menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai langkah strategis untuk memetakan kondisi riil sektor usaha sekaligus memperkuat dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).
Menurut Darmawangsyah, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengukur perkembangan ekonomi masyarakat, termasuk mengevaluasi efektivitas berbagai program pemberdayaan dan bantuan bagi pelaku usaha.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Gowa, untuk berpartisipasi aktif dan mendukung proses pendataan yang akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus nantinya akan melakukan pendataan secara langsung ke rumah tangga maupun lokasi usaha.
Darmawangsyah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap akan membantu pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai potensi serta tantangan sektor ekonomi di daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali untuk mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar.
Menurutnya, pelaksanaan sensus di Sulawesi Selatan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk dari kalangan pelaku usaha dan akademisi.
Sebanyak lebih dari 8.000 petugas akan diterjunkan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk melakukan pendataan. Selain usaha yang memiliki lokasi fisik, sensus juga akan menjangkau berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Sensus Ekonomi diharapkan menghasilkan basis data yang komprehensif sebagai landasan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Aryanto.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa pendataan yang dilakukan merupakan sensus lengkap, bukan survei berbasis sampel, sehingga seluruh pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan. Selain itu, data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sensus ini penting untuk menghadirkan potret ekonomi yang utuh, termasuk usaha rumah tangga dan usaha yang dijalankan melalui platform digital. Hasilnya akan menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menilai data yang dihasilkan akan membantu pemerintah memetakan pelaku usaha serta memastikan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan dapat disalurkan secara lebih akurat.
Menurutnya, keberadaan data yang valid merupakan kebutuhan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode pendataan langsung ke rumah tangga dan unit usaha di seluruh wilayah. Hasil sensus tersebut diharapkan menjadi basis data strategis bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk di Kabupaten Gowa.
