Banyak Program Urgen PUPR Tak Tergambar di KUA-PPAS, Temuan DPRD Ternate



HALILINTARNEWS.id,TERNATE-DPRD Kota Ternate lewat Komisi III menemukan banyak program dan kegiatan urgen dan mendesak yang terpaksa dipangkas atau hilang dari dokumen usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ternate.

“Mereka punya banyak program dan kegiatan yang urgen dan mendesak dipangkas karena alasan anggar an,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, H. Fahri Bachdar, usai bahas KUA-PPAS 2024, di komplek parlemen itu, Jumat (4/8/2023).

Dirinya menyatakan, anggaran Dinas PUPR Kota Ternate 2024 dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hanya senilai Rp 99,7 miliar lebih kecil dari yang diusul Rp 140 miliar.

“Kalau diusulkan Rp 140 miliar setelah buka belanja pegawai dan lain-lain sekitar Rp 20 miliar tinggal di angka Rp 120 miliar. Namun fakta yang tergambar dalam dokumen KUA-PPAS itu hanya Rp 99,7 miliar,” ujarnya.

Ini menandakan atau menunjukan, tegas Fahri, pasti ada program dan kegiatan yang sifatnya urgen kemu dian belum tergambar di KUA- PPAS, termasuk usulan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Kamu sudah cek apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang dituang kan dalam pokir DPRD itu ada yang masuk dan ada yang belum tidak masuk,” ungkap Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Ternate itu.

Disebut, Kadis PUPR usulkan empat bidang total anggaran Rp 74 miliar, terdiri dari Bidang Cipta Karya sekitar Rp 17 miliar, Bidang Bina Marga usul Rp 16 miliar. Bida ng Bangunan Gedung Rp 20 miliar. Bidang Tata Ruang usul Rp 25 mili ar. Ini belum termasuk pokir DPRD, Musrenbang dan DAK di 4 bidang.

Politisi PPP itu bilang, DAK yang diusulkan khusus untuk Bidang Bina Marga di angka Rp 25,1 miliar, untuk 4 ruas jalan. Bidang Cipta Karya, dana DAK diusulkan Rp 1,5 miliar untuk kegiatan sanitasi dan Rp 159 juta untuk Air Minum.

Bacaan Lainnya

“Harapan kami komisi III DPRD kegiatan yang sifatnya urgen dan mendesak akan kami tuangkan di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), kemudian kegiatan-kegiatan terse- but untuk dimasukan kembali di KUA-PPAS 2024,” sambungnya.

Yang tidak keluar dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga menuju pembahasan RAPBD, kegiatan kegiatan tersebut sudah tergambar di KUA-PPAS yang kemudian akan dibahas lanjut di RAPBD Kita Ternate 2024.

Reporter : Wis
EditorΒ Β Β Β Β  : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023

PT. Halilintar News Group

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *