HALILINTARNEWS.id, TERNATE –
Daerah mengalami tiga masalah utama dalam belanja. Tiga permasalah utama belanja daerah, yaitu realisasi pendapatan daerah masih rendah, pengelolaan PAD masih lemah dan fiskal daerah didominasi oleh dana transfer.
Pengakuan tiga masalah utama belanja daerah tersebut disampai kan oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman di gedung parlemen Kalumata Puncak, Ternate Selatan, Rabu (13/9/2023).
Pertama, kemampuan fiskal daerah masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sehingga apabila ada kebijakan pusat yang berubah dalam tahun berjalan, ini sangat berpengaruh terhadap strategi kebijakan belanja daerah.
Kemudian pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih lemah menyebabkan target realisasi PAD yang diharapkan menjadi sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih jauh dari harapan.
Ketiga, realisasi pendapatan daerah sesuai laporan semester 1 dari target yang ditetapkan dalam APBD induk 2023 sebesar Rp. 1.128.324. 782.624 dan realisasinya sampai semester baru capai Rp 438.850. 130.071,70 atau 38,89 persen.
PAD baru capai Rp 50.457.756.571, 70 atau 32,75 persen dari target Rp 154.057.010.943.Pendapatan trans fer 2023, realisasi Rp 388.392.346. 500 dari target Rp 940.387.603. 169 atau 40,12 persen. Lain-lain pendapatan yang sah belum ada realisasi dari target Rp 6.259.302.600.
Wali Kota sampaikan hal itu membuat Ketua Komisi II DPRD, Mubin A. Wahid menilai pengelolaan PAD tak capai target karena SDM yang rendah di birokrasi Pemkot. βSalah satu penyebab karena SDM parah, itu diakui WaliKota sendiri,β ujarnya.
Kondisi itu sudah berlangsung cukup lama. Mubin jelaskan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi rata-rata PAD Kota Ternate setiap tahun, hanya di angka 75 persen dari nilai target yang ditetap kan dalam APBD tahun berjalan.
Berdasarkan nilai rata-rata, telah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Ternate gagal mengelola PAD. βPak Wali sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi, salah satunya sumber daya manusia,β tuturnya.
Mubin bilang, sebenarnya Wali Kota sangat paham, namun hanya sebatas mengakui, tapi tidak ada perbaikan atau mengevaluasi masalah tersebut.Kalau evaluasi berarti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kenaikan PAD.
Itu yang kemudian politisi PPP itu memberi contoh persoalan pasar, saat masuk pejabat Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagang an (Disperindag) Kota Ternate malah lebih buruk lagi, dan tidak memberikan dampak apa-apa.
Upaya Pemkot dalam capaian PAD dengan lakukan penekanan pada prinsip-prinsip pengelolaan dan memperluas sumber-sumber pendapatan, tetap saja tak berhasil. βSumber pendapatan kita luar biasa, tapi masa setiap tahun PAD jongkok terus,β bebernya.
Reporter : Wis
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2023
