Aroma Korupsi Proyek Rp46 M Menguat, AMPERA SULSEL Minta Penindakan Tanpa Tebang Pilih

HALILINTARNEWS,.id, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Sulawesi Selatan (AMPERA SULSEL) kembali mengguncang ruang publik lewat aksi demonstrasi keras yang menyoroti dugaan penyimpangan serius dalam proyek pembangunan ruas Jalan Bontomanai–Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Aksi yang berlangsung pada Jumat (17/4/2026) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional itu dipimpin oleh Jenderal Lapangan Rull, dengan membawa isu utama: “Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Sistemik dalam Proyek Jalan Bontomanai–Kindang di Bulukumba.”

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai lebih dari Rp46 miliar tersebut kini menjadi sorotan tajam. Massa aksi menduga pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, terutama pada item krusial seperti talud dan pengaspalan jalan.

Berdasarkan temuan lapangan yang disampaikan AMPERA SULSEL, kualitas material hingga hasil pekerjaan dinilai jauh dari standar yang semestinya. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik penyimpangan yang tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi terjadi secara sistemik.

Dalam orasinya, Rull menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa direduksi sebagai kesalahan teknis biasa.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Indikasi yang kami temukan mengarah pada persoalan yang lebih terstruktur—mulai dari pelaksanaan pekerjaan, lemahnya pengawasan, hingga potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu. Semua harus dibuka secara terang dan diperiksa tanpa kompromi,” tegasnya.

AMPERA SULSEL memperingatkan bahwa jika dugaan tersebut terbukti, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Infrastruktur jalan dengan mutu rendah berpotensi cepat rusak dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna.

Sorotan keras juga diarahkan kepada fungsi pengawasan proyek. Konsultan pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kualitas pekerjaan diduga tidak menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan.

Dalam tuntutannya, AMPERA SULSEL mendesak langkah konkret dan tegas:
Mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi;

Mendesak Kementerian PUPR bersama instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis dan audit investigatif independen;

Menuntut transparansi total seluruh dokumen proyek, mulai dari kontrak, RAB, hingga spesifikasi teknis;

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kasatker Wilayah I Sulsel, PPK, konsultan pengawas, serta pihak pelaksana proyek;
Menegakkan supremasi hukum secara tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih.

AMPERA SULSEL menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, sembari memastikan seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan publik terhadap proyek-proyek bernilai besar kian menguat, sekaligus peringatan keras bagi siapa pun agar tidak bermain-main dengan anggaran negara. Red