HALILINTARNEWS.id,TERNATE–
Pemerintah kota Ternate menyikapi usulan agar dirancang pinjaman. Pasalnya, karena prog ram prioritas wali kota hingga kini berdasarkan janji kampanye belum kelihatan, mana menjadi target yang dibuat oleh wali kota.
.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly, menjelaskan bahwa, di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) itu telah terbagi habis 14 program prioritas itu untuk 5 tahun.
“RPJMD saja runutnya 2021-2026, di 14 program prioritas itu, tong bagi 5 mana yang diprioritaskan tahun 2021, 2022, tahun 2023, 2024 dan tahun 2025,” katanya, di depan kantor Wali Kota Ternate, Senin (22/8/2022).
Rizal mengatakan,walaupun Pilka- da di 2024 tapi akhir masa jabatan (AMJ) 2026, sehingga kalau ada yang bertanya apa sudah masuk kebijakan di 2021 dan 2022, menurut dia, yang pasti belum semua karena ada di 14 program prioritas itu ada penta hapan masuk di 2023, 2024 dan 2025.
Setiap tahun itu ada pemuatan, prioritas 1 dan 2 masuk di ASN dan retribusi diperbaiki itu masuk di tahapan prioritas pertama. Masa transisi ketika almarhum Burhan Abdurahman akhir mas jabatan, wali kota Tauhid Soleman dilantik 21 April tahun 2021.
Rizal menyampaikan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Kota Ternate tahun 2021 baru torang mulai full implementasi program yang ada. Dari 14 program prioritas itu sudah tercermin dalam APBD.
“Maka aplikasi rempah kami buat sebagai bentuk dalam menilai dan merespon dukungan APBD terhadap misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, misi 5, misi 6, misi 7 dan misi 8 dikaitkan dengan 14 program prioritas,” ucapnya.
Dalam RPJMD, kata Rizal, ada namanya Indikator Kerja Utama (IKU) di BAB VII nanti disitu baru dilihat keterkaitan untuk sejauh- mana keberhasilan capaian dari indikator indikator tersebut.
Rizal menambahkan, skema pinjaman yang diusulkan DPRD Kota Ternate kepada Pemerintah kota (Pemkot) itu merupakan sebuah alternatif. “Skema pinjaman dalam politik beranggaran dibolehkan saja. Tapi sejauh mana torang lihat urgensinya,” katanya.
Dia mengatakan, wali kota menyam paikan KUA-PPAS 2023 di DPRD kemarin, kemudian menuggu proses RAPBD disampaikan dan ditetapkan, ada masa jeda waktu sambil melihat perkembangan PAD yang dicapai oleh OPD pengelola pendapatan dan dana transfer dari pusat dan menunggu DBH dari provinsi.
“Sehingga skema pinjaman itu baru alternatif saja. Saya pikir kalau pun sampai pada skema itu juga tidak salah, itu dibenarkan. Akan tetapi pemerintah juga harus punya skema lain. Itu sebagai alternatif saja sambil mendongkrak PAD dan berharap ada sumber sumber pendapatan yang sah yang akan masuk,” terang Rizal.
Harapan untuk ada sumber sumber pendapatan yang masuk, itu harus butuh kerja keras Pemerintah kota Ternate, agar dapat memaksimal pengelolaan PAD yang ada, karena potensi yang ada tapi belum optimal dilaksanakan oleh OPD pengelola pendapatan.
Reporter :Β Darwis
EditorΒ Β Β : Supriadi Awing
halilintarnews.id. 2022
