HALILINTARNEWS.id,TERNATE-Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) menggelar Workshop Pengawasan Partisipatif untuk Sukses Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut).
Bawaslu Provinsi Malut mengajak kelompok masyarakat untuk berpe ran dalam pengawasan partisipatif selama tahapan pemilu berlangsu ng. “Pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi,” kata Ketua Bawas lu Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, Rabu (19/7/2023).
Saat ini, menurut Masita, tahapan pemilu sedang berjalan dengan verifikasi perbaikan pencalonan calon legislatif dan perseorangan anggota DPD RI. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.
Dirinya mengatakan, tahapan kampanye sering kali menjadi sumber pelanggaran dalam pemilu, seperti politik uang, politisasi SARA, penyebaran hoaks, dan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
βData mencatat di Malut pada pilkada serentak tahun 2020, pelanggaran terbanyak adalah netralitas ASN. Kami menyadari pentingnya langkah pencegahan dan pengawasan yang melibatkan kelompok masyarakat,β katanya.
Masita Nawawi menyampaikan hal itu dalam kegiatan Workshop Pengawasan Partisipatif untuk Sukses Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Emerald Ternate pada Selasa (18/7/2023).
Bawaslu Malut mengapresiasi kegiatan workshop yang diadakan oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini diha rapkan dapat meningkatkan penge tahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pengawasan terhadap pelang- garan dalam tahapan pemilu.
Workshop ini juga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas ASN. βSaya mengajak semua yang hadir untuk membantu tugas Bawa slu, dalam pengawasan dan pence gahan, guna menciptakan pe milu yang berintegritas,β tegas Masita.
Sementara itu, Lembaga Pemantau Pemilu Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), yang diwakili oleh Burhanudin Abdullah, menyampai kan bahwa keberhasilan pemilu dapat dilihat dari peran Bawaslu sebagai pengawasnya.
Ancaman politik uang akan terus mengganggu terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. “Masya- rakat yang menemukan adanya pelanggaran politik uang selama tahapan pemilu berlangsung diha- rapkan melaporkannya kepada Bawaslu. Laporan yang disampai kan itu harus didasari oleh bukti yang kuat,” imbaunya.
Begitu pula, Dian Permata dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menyatakan, bahwa pengawasan partisipatif yang melibatkan semua kelompok masyarakat bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.
Setiap kelompok masyarakat terma suk pemilih pemula dan disabilitas, harus aktif dalam mengawasi jalan nya tahapan pemilu dan terlibat da lam proses demokrasi negara. βYang terpenting, kita harus menghi ndari politik uang,β tandasnya.
Reporter : Wis LP
EditorΒ Β Β Β Β : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023
.
