HALILINTARNEWS.id,TERNATE–
DPRD Kota Ternate dan Pemerintah kota (Pemkot) mendengar ekspos PT.WIKA. Rencana kerja sama antara Pemkot Ternate badan usaha itu dalam rangka membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate.
“Pemaparan tersebut menggambar kan hasil rencana kerja sama PT WIKA dengan Pemkot Ternate yang rencana bangun RSUD,” ungkap Ketua Komisi II DPRD KotaTernate, Mubin A. Wahid, di parlemen Kalu- mata Puncak, Sabtu (3/9/2022).
Mubin mengatakan hal itu, usai per temuan di Kafe Red Cornel Ternate, dalam rangka mendengar ekspos PT. WIKA yang berencana kerja sama dengan Pemkot bangun RSUD Kota Ternate di kawasan reklamasi pantai Kalumata.
“Yang menjadi perhatian teman- teman adalah rencana perhitungan anggaran dan ketersediaannya nanti itu kurang lebih Rp.1 triliun 697 miliar atau Rp Rp 1,697 triliun di investasikan dalam membangun RSUD Kota Ternate,” katanya.
Menurut Mubin, kemudian kewajib an yang harus menjadi perhatian Pemkot terhadap investasi tersebut yang akan dibebankan ke APBD. Memang berat dalam perhitungan Pemkot harus menyetor ke PT. WIKA sebesar Rp.169 miliar per tahun dalam kurun waktu 10 tahun.
Politikus PPP itu melanjutkan, rencana kerja selama 12 tahun dan sedangkan 2 tahun pekerjaan fisik dan 10 tahun operasional itu yang di paparkan oleh pihak PT. WIKA di hadapan DPRD hingga Pemkot, termasuk Wali Kota Ternate.
Olehnya itu, kata Mubin, dirinya enggan mau berbicara soal pembangunan RS karena di undang untuk dengarkan ekspos PT WIKA namun karena harus ada finalisasi pada Pemkot tentang bagaimana kerja samanya sehingga diberikan gambaran terkait ketersediaan anggaran yang di rancang.
“Kalau saya lihat rancangan yang disampaikan PT.WIKA jika di bandingkan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Saya bilang itu inposibel atau tidak masuk akal
bahkan saya katakan ini sedikit mimpi,” ucapnya.
Kemampuan keuangan daerah, Mubin ambil contoh belanja di APBD 2022 sebesar Rp. 1,10 triliun lebih. “Kita alokasikan pendapatan dan belanja berimbang. Yaitu Rp 1 triliun 10 miliar lebih, itu ter bagi belanja operasi, belanja modal, belanja tak tersangka dan belanja lainnya,” bebernya.
Diantara Rp 1,10 triliun itu, menurut
Wakil Ketua DPRD Ternate periode
2014-2019 ini, kita hanya memiliki ketersedian anggaran yang diren- canakan tersebut untuk belanja modal Rp.199 miliar sebelum perubahan APBD induk tahun 2022.
Kalau Pemkot menyepakati kerja sama dengan AP (ketersediaan ang garan yang direncanakan) sebesar itu, berarti kalau dikurangi Rp.196 miliar atau Rp.170 miliar berarti tinggal Rp 29 miliar belanja modal untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kota Ternate.
“Ini kan tidak masuk akal, belum lagi kita layani kebutuhan jalan, jembatan, gorong gorong, setapak setapak dan belanja belanja modal lainnya. Jadi tidak mungkin kita mampu untuk mewujudkan rencana pendirian rumah sakit dengan skema pembayaran seperti itu, tidak akan mungkin,” jelasnya.
Oleh karena itu, makanya Mubin sarankan, dicari skema skema pem biayaan yang lain untuk memung kinkan pemerintah daerah mampu melaksanakan kerja sama dan mampu membayar investasi yang ditanamkan di Kota Ternate.
“Itu harus dibuat skema skema lain, itu yang penting. Kalau tidak ada skema skema lain yang dibuat, tidak akan mungkin. Jangan kan Rp 1,6 triliun, Rp 1 triliun itu besar.
Tidak mungkin APBD kita mampu menjangkau,” terangnya.
Mubin menggambarkan juga walau pun misalnya setelah 2 tahun dibangun, tahun ke 3 sudah berope rasi dengan akumulasi pendapatan rumah sakit, dan pendapatan lain lain tidak akan mampu mengembali kan anggaran sebesar Rp 169 miliar atau Rp 170 miliar tiap tahun anggaran, tidak akan mungkin.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan ke mereka dicarikan skema lain yang memungkinkan APBD kita menjangkau atau kita mampu membayar melalui APBD tiap tahun anggaran,” pungkasnya.
Reporter :Β Ilham Iriansah
EditorΒ Β Β : Supriadi Awing
halilintarnews.id. 2022
