Beranda JENEPONTO

Kejari Jeneponto Dinilai Maraton Pidanakan 7 ‘Mafia’ Kasus Berbeda

299
0


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO — Kejaksaan Negeri Jeneponto hanya hitungan hari saja dinilai berhasil mempidanakan atau mentersangkakan 7 orang dengan 2 kasus yang berbeda, yakni kasus dugaan korupsi pembangunan DAK dan Kasus dugaan korupsi Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hal itu Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Anwar angkat bicara dihadapan media halilintarnews.id mengatakan, sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri dan Polres Jeneponto dalam pemberantas tindak pidana Korupsi.

Setelah penetapan tersangka oknum mantan pejabat PPTK Kasi Sarana dan Prasarana bersama 1 Fasilitator dan 1 rekanan oleh kejari Jeneponto atas dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua LPK Sulsel kepada halilintarnews.id Jumat,(19/11/2021). ini menunjukkan kinerja dari Kajari Jeneponto merupakan hasil kerja kerasnya yang telah dilakukan bersama jajarannya dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

“Saya Sangat Mengapresiasi Kinerja Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto, yang sangat cepat mengambil tindakan, hanya dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun sudah bisa menetapkan tersangka kepada mantan oknum Kasi Sapras selaku PPTK bersama fasilitator dan rekanan dalam dugaan tindak pidana korupsi DAK Tahun 2019 silam.

“Korupsi memang salah satu hal yang harus di berantas karena dapat menyengsarakan rakyat, khususnya masyarakat dibumi ” Butta Turatea ” Kabupaten Jeneponto karena dapat merugikan Keuangan Negara,” Ucap Ketua LPK Sulawesi Selatan Hasan Anwar.

Tidak hanya sebatas apresiasi dan dukungan kepada Kajari Jeneponto. Namun kami juga apresiasi Kinerja Polres kabupaten Jeneponto Cq, Kanit Tipikor dalam menetapkan 4 orang tersangka dan menyerahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan.

Baca Juga :  Peringatan HKN ke-57, Bupati Iksan Iskandar Serahkan 3 Mobil Ambulance dan Mobil Operasional

Yakni inisial lelaki MU selaku koordinator pendamping, AF dan juga MS sebagai pendamping serta inisial IR selaku Suplayer. Dalam Kasus dugaan Korupsi Program BSPS (Stimulan Perumahan Swadaya) yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2014, Desa Mallasoro’ Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Atas ucapan dan apresiasi serta dukungan kami sebagai lembaga kontrol sosial yang berpedoman kepada pancasila sila ke 5 ” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “.

Serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan Hukum Di Indonesia tidak lepas dari peran serta lembaga kontrol Social LSM dan media/jurnalis adalah sebagai Mitra kerja dari Kedua jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri dan Polres Kabupaten Jeneponto.

Maka Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) DPD Provinsi Sulawesi Selatan bersama peran serta masyarakat dalam penyelamatan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. demi tercapainya ” GOOD GOVERNANCE ” dibumi ButtaTuratea Ini.

“Saya berharap kepada Kejari dan Kapolres Jeneponto dapat mengungkap semua laporoan LSM dan Masyarakat khususnya kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oknum pejabat dan oknum Kepala Desa se Kabupaten Jeneponto,” tegas Ketua LSM LPK Hasan Anwar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here