Bila Akomodir Keinginan OPD,DPRD Minta APBD 2024 Dirancang Defisit



HALILINTARNEWS.id, TERNATE – DPRD Kota Ternate melalui komisi- komisi bersama OPD di lingkup Pemkot Ternate selama tiga mene mukan banyak program kegiatan urgen dan mendesak tidak tertuang di KUA-PPAS 2024 yang diajukan Wali Kota Tauhid Soleman.

Data mencatat dalam rancangan kebijakan umum APBD 2024, pendapatan daerah direncanakan senilai Rp 1,042 triliun, terdiri dari PAD Rp 156,2 miliar, dana transfer Rp 879, 7 miliar, Lain- lain pendapat an daerah yang sah Rp 6,2 miliar.

Sedangkan kondisi umum belanja daerah tertuang dalam KUA-PPAS Kota Ternate tahun 2024 dirancang Rp 1,042 triliun. Dirincikan belanja operasional Rp 886,7 miliar, belanja modal Rp 128 miliar dan belanja tidak terduga Rp. 27,5 miliar.

Saat pembahasan antara komisi- komisi dan mitra kerjanya (OPD) masih ada program kegiatan urgen dan mendesak belum dimasukan dalam KUA-PPAS, sehingga punya peluang terjadi perubahan belanja maupun pendapatan daerah.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, kebijakan umum APBD 2024 dirancang berimbang, namun setelah komisi dan OPD bahas program dan kegiatan bisa terjadi kebijakan umum APBD itu dirancang defisit.

“Kalau mau diakomodir keinginan OPD yang lain maka pasti DPRD minta dirancang defisit,” tegas Muhajirin, usai Komisi-komisi bersama Banggar DPRD lanjutan pembahasa hal itu, di gedung DPRD Ternate, Kamis sore (10/8/2023).

Lanjutan pembahasan itu, politisi PKB itu mengatakan, ada penajam an dua poin. Penyesuaian dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang itu mensin kronkan angka-angka pendapatan dan belanja.

“RKPD dan KUA-PPAS ada belanja dirancang naik dan ada di RKPD turun dan di KUA-PPAS sama. Itu nanti disampaikan ke pemerintah bagaimana perbandingan dengan APBD sebelumnya. Maksudnya, ka- lau pemerintah mau rancang APBD 2024 pilihannya apa,” katanya.

Bacaan Lainnya

DPRD melihat, kalau dokumennya seperti itu, RKPD dan KUA PPAS dalam rancangan juga tidak sesuai atau perbandingan APBD sebelum nya tidak dirancang turun, maka kalau mau akomodir keinginan OPD yang lain maka pasti DPRD minta dirancang defisit.

Muhajirin mengatakan, nanti teman- teman menghitung kalau dirancang maka defisitnya kurang lebih berapa. “Kalau mau minta belanja besar ya harus dirancang defisit untuk 2024, bila pemerintah mau,” pungkasnya.

Reporter : Wis
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2023

PT. Halilintar News Group

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *