HALILINTARNEWS.id, WAJO β Wakil Bupati Wajo, dr. Baso Rahmanuddin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/4/2026).
Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Wajo itu didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Wajo, Muhammad Ilyas. Kegiatan yang mengusung tema
βTransformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilanβ tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati yang akrab disapa DBR menegaskan bahwa Musrenbang tematik ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
βMusrenbang ini menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan,β ujarnya.
Ia menjelaskan, arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025β2029 sangat selaras dengan langkah Pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya dalam percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis data dan intervensi terpadu.
Menurutnya, pembangunan ke depan harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.
DBR juga mengungkapkan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 22 September 2025, Kabupaten Wajo masuk dalam lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
βMasih diperlukan identifikasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan agar program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata,β tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Wajo terus berkomitmen menekan angka kemiskinan melalui penguatan integrasi program perlindungan sosial, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk dukungan konkret bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, berharap Musrenbang tematik ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih berkualitas, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. (Andi Indera Dewa)
