HALILINTARNEWS.id,TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate konsultasi dengan Wali Kota M. Tauhid Soleman. Konsultasi itu baik penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2023 ke DPRD Kota Ternate maupun saat ini KUA-PPAS 2024 sedang dibahas dewan.
“Konsultasi pimpinan DPRD, pimpi nan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah dengan wali kota Tauhid Soleman didampingi TAPD,” kata Ketua DPRD Ternate, Muhajirin Bailussy, Senin (7/8/2023).
Konsultasi itu, menurutnya, terkait dengan penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2023 dan KUA-PPAS 2024 saat ini dalam pembahasan di DPRD. “Torang (kami) ingin menda pat gambaran dari pemerintah. KUA PPAS 2024 dong (pemerintah) mau bikin apa dan KUA-PPAS Perubahan 2023 dong mau tambah apa,” ujarnya.
Yang paling penting, menurut Muha jirin, 2023 dan 2024 ada pemilu, harus ada alokasi di APBD Perubahan 30-40 persen untuk memenuhi tahapan pemilu. Kemudian di APBD induk nanti 50 sampai 60 persen, nanti akan dibi- carakan lagi dengan Pemerintah Provinsi bagaimana sharing.
“Kita minta ke pemerintah dalam pembahasan KUA-PPAS 2024 terjadi selisih antara pendapatan dan belanja itu kalau dibanding dengan 2022 selisih turun 2024 lebih banyak. Itu di semua OPD berbeda pagu 2023 dengan diran- cangan di 2024,” sambungnya.
Nilai pagu tersebut berkurang dengan nilai pagu yang ada di 2023. Kalau dihitung-hitung selisih antara pendapatan dan belanja 50 sampai 60 miliar. “Itulah yang tong minta di TAPD atau Wali Kota dalam rancangan KUA-PPAS itu, DPRD minta jangan dirancang turun
tapi harus dirancang naik,” ucapnya.
Alasanya, kata Muhajirin, jangan dikunci di angka-angka itu, dikha watir jangan sampai begitu disepakati di KUA-PPAS, transfer dana pusat itu naik, maka nanti bekerja dua kali, melakukan perubahan-perubahan dokumen untuk penyesuaian.
“Apalagi kalau dari satu dokumen ke dokumen lain mengalami perbedaan. KUA-PPAS rendah dan RAPBD naik (tinggi) itu juga potensi audit BPK itu bisa temuan BPK karena itu belum tergambar di KUA-PPAS,” bebernya.
Saran Muhajirin, dirancang tinggi saja dengan kegiatan yang banyak. Nanti misalnya pendapatan yang rill dari dana transfer pusat sekian tinggal disesuaikan. “Kita masih ada tahapan pembebasan, kita bisa naik dan bisa turun,” lanjutnya.
Yang penting rancangan KUA-PPAS tidak keluar dari dokumen RKPD. “Saya kira dinaikkan juga tidak masalah. Itu yang kita minta di pemerintah untuk disesuaikan,” pungkasnya.
Reporter : Wis
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2023
