HALILINTARNEWS.id,TERNATE-DPRD Kota Ternate mela lui Komisi II menelusuri pemerintah daerah ploting pagu indikatif tidak sesuai RKPD. Untuk itu, Komisi Perekono- mian dan Keuangan bersama mitra kerjanya selama tiga membahas KUA-PPAS tahun 2024.
“Kita mencoba untuk melihat konsis tensi perencanaan dan penganggar an bagaimana upaya teman-teman dengan mekanisme yang ada, kemudian melahirkan rencana kerja anggaran (Renja),” ungkap Ketua Komisi II DPRD Ternate, Mubin A. Wahid, Kamis (3/8/2023).
Renja ini, lanjut politisi PPP itu kemudian dibawah ke pembahasan yang kemudian diakomodir di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dasar RKPD terse- but kemudian lahirlah KUA-PPAS.
“Jadi kita jaga bagaimana upaya- upaya OPD bersangkutan meran- cang berbagai program, kegiatan dan subkegiatan. Kemudian dima sukkan didalam pembahasan diako modir di RKPD dengan Surat Keputusan Wali Kota ,” paparnya
Dasar RKPD itu kemudian disusun KUA-PPAS untuk disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. “Itu yang kita jaga eksis tensi itu. Jadi bagaimana mulai dari rencana kerja, anggaran, kemudian bagaimana RKPD.Dengan dasar RKPD itu, kemudian bagaimana dituangkan didalam KUA-PPAS itu yang dijaga eksistensi itu,” ujarnya.
Saat pembahasan dengan mitra kerja, kata dia, Komisi II DPRD me lihat memang disparitas, ada perbe daan-perbedaan. Misalnya, Renja OPD itu sama dengan RKPD masuk, tapi kemudian RKPD diba- wah ke KUA-PPAS rata-rata menurun.
Mubin memberi contoh, di Dinas Ketahanan Pangan Rp 7 miliar turun Rp 6 miliar. Dinas Koperasi UKM Rp 10 miliar lebih turun Rp 9,9 miliar. Begitu pula di Disperindag.
Jadi rata-rata menurun, disparitas kecil atau disparitas tidak besar.
“Kami menelusuri apa urgensinya sehingga pemerintah daerah ploting pagu indikatif cenderung menurun, tidak sesuai RKPD yang ada. Kita coba telusuri nanti kita bawah ke Banggar DPRD nanti bahas bersama,” katanya.
Reporter : Wis
EditorΒ Β Β Β Β : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023
