HALILINTARNEWS.id,TERNATE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyebut, kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak. Bila wajib pajak (WP) tidak bayar pajak, itu bisa dilakukan upaya paksa untuk membayar pajak tersebut.
“Barang siapa atau warga negara yang tidak membayar pajak itu, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksakan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, di gedung parlemen Ternate, Senin (10/7/2023)
Mubin menegaskan hal itu karena tunggakan pajak Dafam Hotel dan Resto Royal miliaran rupiah, tapi
kenapa, pemerintah seolah- olah tidak berkutik. “Yang jelas, kami dari DPRD melalui Komisi II, meminta kepada pemerintah Kota Ternate agar supaya menagih pajak hotel yang tertunggak itu supaya segera diselesaikan,” pintanya
Tunggakan pajak Hotel Dafam dan Royal itu cukup besar. Mubin mera sa heran pemerintah lambat mela- kukan penagihan pada hotel dan resto yang tertunggak atau pemerintah sudah berulang-ulang melakukan penagihan tapi tidak diindahkan. Kan bisa dilakukan (ada) upaya paksa,” kata dia.
Sejauh ini, Mubin balik bertanya, pemerintah sudah melakukan langkah apa dalam melakukan penagihan pajak ke hotel dan resto itu. DPRD sendiri, secara tegas meminta kepada pemerintah untuk segera ditagih. kalau hotel dan resto itu tak mau membayar, maka diupayakan menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ada upaya- upaya paksakan, Itu saja kok repot. Barang ini kan regulasi. Regulasi itu tujuannya untuk mengatur kita. Tapi ketika tidak ada yang tunduk pada regulasi itu, maka yang memiliki kewenangan itu, harus memaksakan supaya mereka tunduk atas aturan itu,” tegasnya.
Pemerintah, menurut Mubin, memiliki kewenangan untuk itu. Memiliki otoritas untuk itu, kenapa dia tidak mengambil langkah -langkah itu. “Kalau dia tidak mengambil langkah, berarti pemerintah yang lemah. Kalau pemerintahnya lemah maka apa jadinya daerah kita ini,” lanjutnya.
Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah dalam segala hal. “Kalau dia tidak mengambil langkah itu, ya berarti pemerintahnya lemah. Termasuk bagaimana menagih pajak-pajak dan retribusi yang tertunggak. Jadi harus butuh ketegasan dari pemerintah, itu penting,” tandasnya.
Reporter : Darwis
EditorΒ Β Β Β Β : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023
