Beranda JENEPONTO

Kasus Dugaan Korupsi Kades Borongtala Kembali di Ungkap, LSM L-PK2 Bersama Rekan Wartawan Sambangi Kejari dan Inspektorat Jeneponto

418
0


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

HALILINTARNEWS id, JENEPONTO — Rekan Wartawan dan LSM di Kabupaten Jeneponto mendatangi kantor Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Jeneponto, mempertanyakan  tindak lanjut laporan LSM Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan (L-Pk2) Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2020 lalu, terkait tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Kepala Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, pada Jumat 8/10/2021.

Menurut Ketua DPC LSM  Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan (L-Pk2) Provinsi Sulawesi Selatan  Jumatang dihadapan rekan wartawan di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto pada Jumat 9/10/2021 mengatakan, kasus dugaan korupsi Kepala Desa Borongtala sudah lama kami laporkan di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, pada tahun 2020 lalu entah kenapa laporan tersebut tak kunjung ada titik terangnya, kesal Jumatang kepada rekan wartawan.

Jumatang menjelaskan, dari 100 unit pekerjaan jambang keluarga tersebut, Kepala Desa Borongtala Ruhadi Rewa diduga kuat meraup keuntungan alias korupsi masuk di kantong pribadinya, jelas Ketua LSM L-PK2 Jumatang.

“Saya menduga pembangunan jambang keluarga sebanyak 100 unit tersebut terindikasi korupsi 3 juta per unit sedikitnya 300 juta, pungkas Jumatang.

Hal ini saya selaku ketua DPC LSM LPK2 Kabupaten Jeneponto Jumatang, menyesalkan pihak APH menilai lambang menangani kasus tersebut, padahal pelaporan sudah lama bergulir sejak tahun 2020 lalu, kesal Jumatang.

Olehnya itu kami bersama rekan wartawan mendatangi kantor Kejaksaan Jeneponto dan Inspektorat Jeneponto mempertanyakan sejauhmana tindak lanjut laporan Kades Borongtala, kata Jumatang.

Sebelumnya,”saya beberapa kali mendatangi kantor Kejaksaan dan sudah marak di publikasikan di media online, menurutnya setelah kami konfirmasi mantan Kasi Intel Kejari Jeneponto Indraswaty SH MH di ruang kerjanya Rabu 21/10/2020 lalu menjelaskan bahwa pihaknya sudah pernah turun ke lapangan dan untuk kelanjutannya kami sudah berikan APIP Inspektorat Jeneponto tinggal kami menunggu hasil temuannya besar kecil kerugian Negara, ungkapnya.

Baca Juga :  Terkait Rehab SMPN 4 Tamalatea Diduga Siluman, Ini Tindakan PPK Dikbud Jeneponto

“Terkait laporan Kades Borongtala kami sudah turun lapangan mengecek dan kami sudah serahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengetahui perkembangan selanjutnya , berapa besar indikasi kerugian Keuangan Negara,’

Saat dikomfirmasi rekan wartawan di ruang kerjanya, Kasi Intel Kejari Jeneponto Hendarta didampingi kedua rekannya

Rekan wartawan bersama Ketua DPC LSM LPK2 kembali menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, menurut Kasi Intel Kejari Jeneponto Hendarta dihadapan rekan wartawan dan LPK2 di ruang kerjanya mengatakan, terkait pelaporan yang masuk di kantor ini kami belum membuka berkasnya, sebab saya orang baru 3 hari bertugas selaku Kasi Intel Kejari Jeneponto, jadi saya mohon maaf maaf soal pelaporannya belum saya mengetahui, karena Kasi Intel lama langsung pergi “tidak nitip pelaporan atau pesan,”kata Kasi Intel Hendarta.

Ia menambahkan nanti lain waktu baru rekan wartawan dan LSM datang lagi ke sini pertanyakan setelah saya membuka berkasnya,” InsyaAllah semua pelaporan LSM kami tetap menindaklanjuti,” ungkapnya.

Seusai konfirmasi Kasi Intel Kejari Jeneponto, rekan wartawan bersama ketua LSM LPK2 melanjutkan ke kantor Inspektorat Jeneponto.

 

Kepala Inspektorat Jeneponto Maskur saat dikomfirmasi di ruang kerjanya

Menurut Kepala Inspektorat Jeneponto Maskur dihadapan rekan wartawan dan Ketua LSM LPK2 di ruang kerjanya pada Jumat 9/10/2021 mengatakan, terkait berkas pelaporan dari Kejaksaan Negeri Jeneponto kami sudah terima, perlu diketahui bahwa berdasarkan undang-undang nomor 12 pasal 23 tahun 2017 tidak bisa dikeluarkan kalau bukan ATT, ungkap Kepala Inspektorat Maskur.

“Kami sudah lakukan pemeriksaan, hanya LHP belum di gelar perkara, saat di gelar perkara harus hadir dari pihak Kejaksaan,” katanya.

“Nanti setelah dilakukan gelar perkara baru kita serahkan ke APH Kejaksaan Negeri Jeneponto, Insya Allah dalam jangka waktu dekat atau bulan ini kami akan lakukan gelar perkara,” tutup Kepala Inspektorat Maskur.

Baca Juga :  Bupati Jeneponto Iksan Iskandar Hadiri Rapat Paripurna Raperda Perubahan T.A 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here