HALILINTARNEWS.id,TERNATE– DPRD Kota Ternate menilai, distribusi armada pengangkut sampah jenis motor Kaisar ke kelurahan-kelurahan harus diimbangi dengan penyiapan sumber daya pengelolaan sampah tersebut di kelurahan-kelurahan.
“Pemkot harus sediakan wadah dan sumber daya di kelurahan yang lebih penting disiapkan dalam mengelola sampah,” tegas juru bicara komisi III DPRD Ternate, Junaidi A. Bahrudin, di gedung parlemen itu, Senin (2/1/2023)
Penegasan itu saat diminta Komisi III DPRD mengevaluasi pengelolaan sampah di 2022 dan bagaimana langkah taktis yang harus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan di Kota Ternate tahun 2023.
“Peme-rintah harus sediakan biaya dan sumber daya. Kemudian rubah paradigma masyarakat bagaimana mengelola sampah rumah tangga, agar punya dampak dan nilai ekonomis,” kata Junaidi yang akrab disapa Edy itu.
Polisiti partai demokrat yang konsen dengan sampah itu mengata kan, pengelolaan sampah di Kota Ternate tidak hanya bergantung ketersediaan armada sampah. Banyak hal yang harus disiapkan di masyarakat.
“Kita bisa lihat contoh armada pengangkut sampah jenis Kaisar di beberapa kelurahan juga sudah ada, tapi tidak bisa optimal menge lola sampah di tingkat kelurahan,” ungkap dia .
Artinya apa, sambung Edy, yang perlu disiapkan wadah atau organisasi nya. Sarana dan prasarana ini pendukung, tapi dia mengataka bagaimana menyiapkan sumber daya di kelurahan seperti ada semacam kelompok.
“Kelompok harus disiapkan di kelu rahan apa melekat di pemerintah kelurahan atau terpisah-berdiri sendiri-seperti kelompok swadaya masyarakat. Itu menjadi wadah untuk diberikan tugas dan kewena ngan mengelola sampah,” ujarnya.
Selain didukung armada, juga didu- kung penguatan kelembagaan dan penganggaran. Jadi secara mandiri dilepas pengelolaan dari kelurahan. “Jadi pemerintah membentuk kelompok swadaya di masyarakat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sampah, di tingkat kelurahan,” ucapnya.
Edy bilang, di beberapa kelurahan sebelum-sebelum juga sudah ada motor Kaisar. Permasalahan yang dihadapi itu operasional motor Kaisar. Sarananya ada tapi opera- sionalnya tidak ada.
“Bagaimana cara mengoperasikan Kaisar itu tapi tidak ada operasio- nalnya, biayanya dan sumber dayanya tidak tersedia. Itulah yang harus disiapkan oleh pemerintah. Itu poin penting,” lanjutnya.
Jadi harusnya ada wadah yang disiapkan di kelurahan. Wadah ini diberikan tugas dan kewenangan kemudian selain mengoperasikan armada-armada sampah yang masuk di kelurahan, tapi dia juga secara mandiri melakukan edukasi, melakukan pendampingan ke masyarakat. Merubah paradigma masyarakat bagaimana mengelola sampah rumah tangga.
“Jadi paradigma kumpul, angkut dan buang dirubah jadi kumpul, diolah dulu baru diangkut. Jadi tidak semua sampah langsung dibuang ke TPA. Tapi ada sistem pengelolaan berbasis komunitas/ berbasis rumah tangga,” lanjut Edy.
Dengan demikian sehingga perlu ada pemilah-pemilah yang dilakukan setiap rumah tangga, sehingga yang dibuang itu residunya atau sisa yang tidak bernilai ekonomis
“Kalau itu jadi pilihan harus ada pendampingan dari pemerintah hasil dari pengelolaan di tingkat komunitas atau rumah tangga itu dipasarkan kemana, sehingga dia bernilai ekonomis,” bebernya.
Reporter : Darwis
EditorΒ Β Β Β Β : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023
