Beranda Daerah

DPRD Jeneponto Berkordinasi Dan Konsultasikan Dengan Biro Hukum Pemprov SulSel

125
0


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO –Pimpinan, dan alat kelengkapan serta Badan Musyawarah DPRD Jeneponto melakukan Konsultasi dan koordinasi tentang penandatangan surat yang berimplikasi Hukum di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemrov, Sulawesi Selatan.

Anggota DPRD Jeneponto di terima mewakili Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan kemarin Rabu, 17 September 2020 jam 10. 35 wita,

Menurut Jaka menyampaikan bahwa terkait polemik yang terjadi di internal pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto terkait tentang penandatanganan Surat berimplikasi hukum.

Disampaikan bahwa sepanjang ketua DPRD masih ada dan mengikuti rapat maka ini merupakan kewajibannya untuk melakukan penandatanganan sebab, Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Ketua dprd belum dicabut walaupun itu sedang berperkara di PTUN sebab perkara di PTUN bukan menggugurkan SK Gubernur yang ada selama ini.

Konsultasi ini juga di lakukan di Biro hukum hari ini kamis 17 September 2020 jam 11.00 wita yang di terima oleh Kepala. Biro Hukum Pemprov Sulsel.

Ini dilakukan untuk mengakhiri DPRD polimik di internal pimpinan. DPRD Jeneponto dimana selama ini Ketua Hj. Salmawati Paris, SE dengan alasan jabatan Ketua DPRD sedang berproses hukum di PTUN makassar yang menyebabkan ada keraguan hukum terkait yang akan di tandatanganinya selama ini.

Biro hukum Sulseawesimenyampaikan bahwa sepanjang SK Gubernur sulawesi Selatan belum di cabut terkait jabatan Ketua DPRD Jeneponto Hj. Salmwati, SE maka sepanjang itu pula masih kedudukannya sebagai ketua DPRD.

Penulis : Red
Editor    : Supriadi Awing
halilintarnews.id. 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here