HALILINTARNEWS.id, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Jeneponto ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diterima langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh substansi itu membahas sejumlah isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jeneponto. Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mengalami penonaktifan cukup signifikan akibat proses data cleansing data penerima bantuan.
Bupati Jeneponto menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto secara resmi mengajukan permohonan penambahan kuota PBI BPJS Kesehatan agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Usulan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Sosial RI yang tengah mengusulkan penambahan kuota PBI secara nasional.
Selain sektor kesehatan, Bupati Jeneponto juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto sebagai langkah strategis dalam penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Butta Turatea.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial RI menyambut positif usulan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Namun demikian, Mensos menegaskan bahwa tindak lanjut pembangunan akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, khususnya terkait kelengkapan dan legalitas sertifikat lahan.
Sebagai penutup, Gus Ipul mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI. Menurutnya, kerja sama yang solid dan berkelanjutan menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
