HALILINTARNEWS.id, JAKARTA β Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak putus sekolah kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar meraih Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Atip Latipulhayat, di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.
Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi itu dipersembahkan untuk seluruh insan pendidikan di Kota Makassar, mulai dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga peserta didik.
βPenghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik kita di Kota Makassar. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tenaga pendidik dan semua pihak yang terus berjuang memajukan pendidikan di kota ini,β ujar Munafri.
Penghargaan nasional tersebut menjadi bukti nyata pengakuan pemerintah pusat atas komitmen dan langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan melalui penguatan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah.
Usai menerima penghargaan, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun bukan sekadar menjalankan amanat regulasi, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan seluruh anak di Makassar memperoleh hak pendidikan yang layak.
βKita ingin mencetak generasi masa depan Makassar yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang putus sekolah ataupun kehilangan akses pendidikan,β tegasnya.
Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, pemerataan fasilitas sekolah, hingga penyediaan berbagai program inovatif seperti bantuan pendidikan dan beasiswa daerah sebagai bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peluncuran Tim Relawan Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) pada momentum Hardiknas 2026. Program tersebut bertujuan menjaring serta mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan.
Munafri menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, pemerintah turut memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terluar Kota Makassar.
βKami memberikan insentif tambahan kepada tenaga pengajar yang bertugas jauh dari pusat kota, khususnya di pulau-pulau terluar Kota Makassar. Ini bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,β ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menggandeng sektor swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Kota Makassar.
Pemerintah Kota turut membentuk satuan tugas dan relawan anak putus sekolah sebagai langkah konkret memastikan seluruh anak usia sekolah kembali mendapatkan akses pendidikan.
βKami membangun satgas dan relawan anak putus sekolah untuk memastikan semua anak kembali masuk sekolah. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak mendapatkan hak pendidikan,β ujar Appi.
Menurutnya, Pemkot Makassar juga terus menjaga keseimbangan antara pengembangan sekolah negeri dan dukungan terhadap sekolah swasta yang selama ini berperan besar memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Makassar menjalin kerja sama dengan sekolah swasta agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat mengakses pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Makassar.
Pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemkot Makassar terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana guna menciptakan ruang belajar yang sehat, aman, dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pengajar.
Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan di Kota Makassar.
βMelalui relawan anak putus sekolah, dukungan CSR perusahaan, serta penyediaan sekolah formal maupun informal, kami ingin memastikan seluruh anak di Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan yang layak,β jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar juga membuka ruang bagi pihak swasta untuk menghadirkan kelas-kelas penyetaraan bagi anak-anak putus sekolah agar mereka tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
βSemua anak harus sekolah. Pemerintah memastikan itu melalui berbagai instrumen dan regulasi yang diterbitkan. Anak-anak yang putus sekolah harus kembali mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui program penyetaraan,β tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan apresiasi atas penghargaan nasional tersebut.
βIni merupakan penghargaan apresiasi bagi Pemerintah Kota Makassar atas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,β ujarnya.
Achi menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
βKami berkomitmen menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang inklusif dan merata guna menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing global,β tutupnya.
Reporter : Abink
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
