HALILINTARNEWS.id,TERNATE– Pemerintah tidak serius menyelesai kan bangunan uji KIR di kelurahan Tarau, Ternate Utara. Proyek yang dibangun tiga tahun lalu terkatung- katung, tak dituntaskan. Padahal uji kendaraan sumber pendapatan yang mendongkrak PAD yang selama ini tidak mencapai target.
Pengajuan anggaran lanjutan penyelesaian fasilitas uji KIR dua tahun terakhir tak diakomodir, yang menjadi alasan sehingga bangunan uji KIR itu telantar dan tidak terurus Pemkot yang mendapat reaksi miring dari DPRD Ternate.
Wakil ketua Komisi I DPRD Kota Ter nate, Hariyanto Hanadar menyata- kan, bangunan uji KIR itu sampai saat ini sudah tidak terurus lagi. pembangunan uji KIR di kerjakan pada 2020-2021 sampai saat ini tidak bisa digunakan karena fisik nya belum selesai atau rampung.
Komisi I prihatin bangunan uji KIR ini terkatung-kantung, Pemkot Ter nate tidak serius sediakan sarana uji KIR yang dikelola Dinas Perhubu ngan. “Uji KIR ini sangat berdampak positif bagi Pemkot Ternate terkait PAD,” katanya, Sabtu (1/4/2023).
Uji KIR, Toks biasa disapa memberi contoh, Komisi I study komparasi di beberapa kota. Kota Bitung misal nya, Pemkot Bitung menyediakan sarana fisik dan lainnya sehingga kementrian memberi bantuan kebu- tuhan Mesin Uji KIR dan lain-lain.
Begitu pula terakhir Komisi I DPRD Ternate studi komparasi di Dishub Kota Bekasi. Pengujian kendaraan bermotor disana, merupakan salah satu pendapatan terbesar di Dishub Bekasi, capai 100 persen lebih per
tahun dalam menambah PAD.
“Yang jadi masalah di Kota Ternate, setiap tahun Komisi I selalu dorong anggaran menyelesaikan bangunan fasilitasi uji kendaraan bermotor, tetapi pemerintah tidak serius da- lam mendorong PAD dari retribusi uji KIR dikelola Dishub,β kesalnya.
Data di Dishub Kota Ternate, menu rut Toks, jumlah kendaraan pribadi, angkutan umum maupun angkutan barang cukup banyak yang berope- rasi setiap hari di Kota Ternate. Ken daraan tersebut punya kewajiban dan harus melakukan uji KIR.
“Kami sudah survei serta studi komparasi di luar daerah dan terbukti bahwa pendapatan dari uji kendaraan bermotor lumayan besar, dan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah kedepan,” kata Politisi PDI-P Kota Ternate itu.
DPRD menaruh harapan Kepala Dinas yang baru, Mochtar Hasim agar bisa berkordinasi dengan Kementrian, kebutuhan apa-apa saja yang akan di bantu Kementrian dan apa-apa saja yang di sediakan Dinas Perhubungan agar itu men- jadi dasar untuk di usulkan kembali.
Toks menegaskan bahwa Komisi I DPRD Kota Ternate sangat serius mengawal program uji KIR ini. “Kami berharap agar pekerjΓ an fisik yang belum selesai untuk bisa di usulkan kembali di APBD Perubah an nanti,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasim mengatakan, penyelesaian bangunan fasilitas uji kendaraan bermotor (uji KIR) terletak di kelurahan Tarau, Ternate Utara, senilai Rp 1,8 miliar.
“Pengajuan anggaran penyelesaian bangunan uji KIR 2023 senilai Rp 1,5 miliar tapi karena tidak diakomo dir, maka diambil langkah kerja sama dengan Balai Angkutan Darat, Kemenhub pinjam pakai peralatan kendaraan uji mobail KIR,” ujarnya.
Dishub ambil langkah ini,kata Moch tar karena bangunan uji kendaraan milik Pemkot belum selesai. “Solusi kami kerja sama dengan Balai Ang kutan Darat, agar uji KIR tetap jalan karena tahun ini target retribusi uji KIR Rp 300 juta,β tandasnya.
Dishub buat solusi jangka pendek. Langkah ini ditempuh karena bangu nan fasilitas uji KIR milik Pemkot belum tuntas.Selama Januari-Maret 600 lebih unit kendaraan yang uji KIR dan setor Rp 100 juta. “Saya optimis per 31 Desember bisa capai Rp 300 juta,” jelasnya. (wis)
