HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR β Pemerintah Kota Makassar mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk menyelaraskan ribuan usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Tercatat sebanyak 2.181 usulan masuk dalam sistem perencanaan, terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang saat ini memasuki tahap sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.
Forum yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh soliditas internal birokrasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Ia mengingatkan agar pembenahan internal masing-masing perangkat menjadi prioritas sebelum membangun kerja lintas sektor.
βBagaimana mau lintas kerja, kalau secara internal masih banyak yang belum dibenahi,β tegas Munafri.
Munafri juga mengingatkan potensi praktik deep state dan state capture dalam birokrasi daerah, di mana sistem dan kelompok tertentu dapat memengaruhi arah kebijakan. Ia mengungkapkan masih ditemukannya praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa, serta ego sektoral yang menghambat jalannya program prioritas.
βInilah alarm bagi kita semua. Kita harus memastikan laporan yang masuk bukan hanya terlihat manis di atas kertas,β ujarnya.
Ia menegaskan akan memperkuat pengawasan dan melakukan cross check langsung terhadap pelaksanaan program, termasuk dengan melibatkan unsur non-pemerintah. Digitalisasi sistem pemerintahan juga ditekankan sebagai instrumen penguatan transparansi dan integritas.
Munafri meminta seluruh SKPD meninggalkan ego sektoral, mencegah double budgeting, serta tidak menyusun target pendapatan secara rendah demi kemudahan pencapaian. Ia juga menyoroti persoalan kebersihan kota melalui penguatan program Jumat Bersih hingga tingkat RT, penataan taman kota, penertiban baliho dan spanduk, serta pelarangan iklan rokok di kawasan pusat kota.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya penyelarasan seluruh program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.
βSemua harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program menjadi kunci agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal,β ujarnya singkat.
Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal memaparkan bahwa seluruh usulan Musrenbang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah dan dirumuskan menjadi rekomendasi program strategis untuk beberapa tahun ke depan.
Program prioritas mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, perikanan dan pertanian, pariwisata, hingga koperasi dan UMKM.
Di sektor pendidikan, usulan meliputi rehabilitasi ruang kelas, penguatan pendidikan inklusif, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas, pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta pembagian seragam sekolah gratis. Sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan ramah disabilitas, penguatan layanan wilayah kepulauan, serta pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar.
Dinas Sosial mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial, penguatan sarana Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana, hingga penyediaan penerjemah bahasa isyarat.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum memfokuskan program pada penyediaan air bersih, sanitasi, infrastruktur jalan dan jembatan, penataan drainase, serta pengendalian banjir. Pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup.
Di sektor ekonomi, Dinas Perikanan dan Pertanian mendorong pengembangan urban farming dan penguatan kelompok nelayan serta petani. Dinas Pariwisata mengusulkan penguatan destinasi wisata, promosi, dan ekonomi kreatif, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM fokus pada penguatan kelembagaan, transformasi digital, dan pemberdayaan ekonomi kelurahan.
βSeluruh rekomendasi ini akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar agar lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,β pungkas Dahyal.
Reporter : Ilham Iriansah
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
