HALILINTARNEWS.id, JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki tahap yang lebih strategis. Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, BPP DOB menegaskan bahwa usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lagi sekadar berlandaskan aspirasi pemekaran wilayah, tetapi diposisikan sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Paparan bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional” menguraikan potensi kawasan dalam mendukung hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, penguatan konektivitas Indonesia Timur, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail. Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan,
Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, serta tim penyusun kajian akademik dan jajaran pengurus BPP DOB.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyelaraskan argumentasi pembentukan provinsi baru dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya lebih banyak dipahami sebagai aspirasi pemekaran wilayah. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni menghadirkan instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ujarnya.
Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin vital dalam agenda pembangunan nasional.
Selain menjadi salah satu sentra produksi nikel Indonesia yang menopang program hilirisasi, kawasan tersebut juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, energi, dan ekonomi maritim.
Calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, sehingga dinilai memiliki posisi strategis sebagai simpul pertumbuhan kawasan timur Indonesia.
Selain kekayaan sumber daya mineral, Luwu Raya juga memiliki Danau Matano yang dikenal sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan kelapa sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi maritim nasional.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan menjadi beban negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola lebih optimal dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade. Selama itu, berbagai persyaratan administratif, kajian akademik, dan dukungan politik terus diperbarui meski pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujar Arsyad.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan, kali ini BPP DOB mengedepankan perspektif bahwa Luwu Raya merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas Indonesia Timur, serta pemerataan pembangunan nasional.
Dengan pendekatan tersebut, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari strategi negara untuk memperkuat daya saing Indonesia melalui pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan antarwilayah. (Asri)
