Dua Periode Kepemimpinan Bupati Iksan Iskandar, Kasus Korupsi Kian Meroket !

Korupsi di Jeneponto
Ilustrasi.

HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO – Dua periode kepemimpinan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar semakin menuai sorotan dari kalangan masyarakat dan LSM lantaran semakin meroketnya kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat berdasi.

Menjamurnya tindak kejahatan korupsi dari data yang di peroleh rekan media melalui Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedikitnya 18 orang telah berstatus ingkra dan 9 orang berstatus pemberhentian sementara dan semuanya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” (24/01/23)

Menurut Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Jeneponto, H.Haerul Gassing, SH.MH di ruang kerjanya Selasa (24/1/2023) di hadapan Ketua Pemberantas Korupsi (LPK) Sulsel bersama rekan wartawan mengatakan,”iya itumi semua datanya dinda,” terang Karaeng Kuri sapaannya kepada Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulsel.

KORAN EDISI XIII TAHUN 2023 – Flip the Page to Read !!!

Selain data di atas terdapat pula tersangka non ASN yakni fasilitator Dinas pendidikan 1 orang, penyedia barang dinas pendidikan 1 orang, dan di tambah kasus rumah tidak layak huni (rutilahu) 4 orang.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan Hasan Anwar mengatakan di masa kepemimpinan Bapak Bupati Iksan Iskandar, pada periode pertama hingga periode keduanya, sejumlah 33 orang pejabat Pengusaha dan fasilitator ditangkap karena terjerat kasus korupsi, hingga dilakukan pemecatan,”

” Ia dari data yang diperoleh, untuk sementara ada 33 orang semua pejabat Lingkup Kabupaten Jeneponto yang dipecat dan pemberhentian sementara karena kasus korupsi,serta pengusaha dan fasilitator ,”ujar Hasan Anwar.

Masih kata Hasan Anwar menambahkan modus menjamurnya korupsi semakin lancar, hal ini terlihat saat kasubag keuangan Pemda baru-baru ini juga di geledah oleh tipikor polres Jeneponto,”kesannya jelas bagaimana kasus korupsi tumbuh subur di tanah berjuluk butta Turatea ini,”tegas Hasan Anwar.

Bacaan Lainnya

(PLT) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Haerul Gassing berharap ke depannya ASN wajib tahu tupoksi dan aturan yang berlaku, apa lagi ini ada aturan baru misalnya PP nomor 94 tahun 2021 dan surat edaran dari kementerian,” harapannya dengan memahami aturan tersebut tidak ada lagi ASN yang melanggar,”tutupnya singkat. Redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *