Beranda Berita Utama

Diduga Manipulasi Data, Kades di Bantaeng Pecat 14 Staf Tanpa Alasan

949
0


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

HALILINTARNEWS.id, BANTAENG — Kepala Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng menuai sorotan masyarakatnya, lantaran diduga melakukan tindakan brutal pemecatan staf Desanya yang sudah puluhan tahun mengabdi tanpa alasan yang jelas.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Bantaeng Rusli, S.Pd dihadapan halilintarnews.id, selasa 15/9/2020, mengatakan sebanyak 14 orang staf Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere yang diduga di pecat degan tidak hormat alias tanpa alasan, kami selaku Ketua LSM LiRA mengecam perlakuan Kades Bonto Tangnga lantaran melakukan pemecatan 14 orang stafnya yang diduga melanggar regulasi yang ada, Rusli.

Berdasarkan pengaduan 14 orang staf Desa Bonto Tangnga yang mereka merasa tersolimi, sehingga Lembaga LSM Lira Kabupaten Bantaeng mendampingi, telah melayangkan surat ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 22 juni 2020 lalu, ungkap Rusli.

Ia menambahkan bahwa surat yang dilayangkan ke DPRD Bantaeng, untuk meminta Kades Bonto Tangnga di hearing terkait dugaan 14 orang pemecatan perangkat Desa secara sepihak, jelas Rusli.

Kuat dugaan Kades Bonto Tangnga diduga manipulasi data dalam pemberian SK baru yang tidak melalui perekrutan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dan pengangkatan berdasarkan SK pada Januari 2020, bahwa pembentukan kepanitiaan yang kami duga tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, Kades juga belum melakukan upaya pemberhentian perangkat Desa lama karena belum ada rekomendasi dari Camat Uluere sesuai dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, papar Ketua LSM Lira Rusli.

Masih kata Rusli menjelaskan bahwa mengacu pada undang-undang dasar 1945, Perbub nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, ditetapkan bahwa perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan, undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, undang-undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas perturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pasal 4, pasal 5 ayat 1, 2 huruf C, ayat 3 dan pasal 5 ayat 5, dan 6, tutur Rusli.

Sementara beberapa korban saat dikomfirmasi halilintarnews.id selasa 15/9/2020, mengatakan kami merasa kecewa atas tindakan Kades Bonto Tangnga yang tidak berprikemanusiaan dan adil karena melakukan pemecatan secara brutal diduga tidak sesuai prosedur, ungkap Korban.

Ia menjelaskan bahwa gaji mereka selama 8 bulan tak kunjung di bayarkan, katanya.

Kami mengabdi sudah 16 tahun lebih dengan SK Camat bukan SK Kades.

Penulis : Supriadi Awing
Editor    : Red
halilintarnews.id. 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here