TAKALAR, HALILINTARNEWS.ID – Bupati Kabupaten Takalar, H. Syamsari Kitta bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Takalar menghadiri Rakor atau Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Tahun 2022 yang dilaksanakan i Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar, Rabu (12/01/2022).
Selain dihadiri oleh Bupati Takalar, Rakor tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Takalar, Kepala Kejaksaan Takalar, Sekda Takalar, Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Taklar Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Para Camat se-Kab.
Rakor Pemerintah Desa Tahun 2022 Kabupaten Takalar kali ini mengangkat tema “Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Desa Tahun 2022”.
Bupati Takalar, H. Syamsari dalam kesempatannya mengatakan, “Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku,” jelas Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt. MM.
Dalam kesempatan itu juga, dirinya meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa se-Kabupaten Takalar agar kiranya dapat mempercepat proses Vaksinasi untuk mencapai target 100%.
“Kepada Pemerintah Desa untuk gencarkan percepatan vaksinasi di desa dengan target capaian 100 persen bulan februari mendatang sebagai kado ulang tahun Kab. Takalar 10 februari mendatang, Kami di sekretariat daerah juga berkontribusi memberikan hadiah berupa peta baru takalar dimana kami berusaha untuk pembentukan dua kecamatan baru yaitu kecamatan polongbangkeng timur dan laikang yang sudah diajukan ke DPRD. Selain itu, 11 desa yang sudah kita ajukan pemekarannya ke pemprov dan pusat bisa mendapatkan kode registrasi menyusul desa yang lain,” ungkap Bupati Takalar.
H. Syamsari juga berpesan jadikan desa ini sebagai sekolah sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kualitas diri yang berguna bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Sekda Takalar dalam rapat menjelaskan beberapa hal diantaranya Program prioritas dalam penggunaan dana desa untuk tahun 2022 dimana 40% diperuntukkan untuk perlindungan sosial berupa BLT, 20% untuk program ketahanan pagan dan hewan, 8% pendanaan covid dan
32% untuk sektor peiorotas lainnya yang dirancang dan disepakati oleh desa.
“Pemerintah desa lebih kreatif dalam memajukan desanya dengan menghidupkan Bumdes dan merancang usaha yang dapat menghasilkan pendapatan sehingga desa memiliki penghasilan sendiri tanpa menunggu dana dari pemerintah daerah,” tutup H. Hasbi.
