HALILINTARNEWS.id, BANTAENG — Sejumlah wartawan di Kabupaten Bantaeng mulai angkat suara terkait keterlambatan pembayaran media di Kantor DPRD Bantaeng. Hingga Agustus 2025, pembayaran yang seharusnya berjalan rutin setiap bulan, justru baru terealisasi untuk empat bulan.
Padahal, dalam pertemuan yang digelar sebelumnya, pihak DPRD Bantaeng telah menyampaikan komitmen bahwa pembayaran media akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme setiap pencairan langsung mencakup dua bulan. Namun kenyataannya, hingga menjelang September, janji tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan sekaligus tanda tanya besar di kalangan insan pers. Mereka mempertanyakan kendala apa yang membuat pembayaran media seolah terabaikan dan tidak menjadi prioritas.
“Kalau memang ada hambatan, seharusnya pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai janji yang sudah pernah disampaikan justru terkesan diabaikan,” ungkap salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Menurut para jurnalis, transparansi dan kepastian pembayaran sangat dibutuhkan, mengingat media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan mengawal kinerja lembaga legislatif. Ketidakjelasan dalam realisasi pembayaran dinilai bisa merusak kepercayaan dan hubungan baik antara DPRD dan insan pers.
Selain itu, para wartawan juga menekankan bahwa keterlambatan pembayaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keberlangsungan kerja media yang menjadi mitra resmi DPRD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Mereka berharap DPRD Bantaeng segera memberikan klarifikasi resmi sekaligus merealisasikan hak media sesuai perjanjian yang pernah dijanjikan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga profesionalitas, membangun hubungan kerja sama yang sehat, serta menunjukkan komitmen DPRD terhadap keterbukaan dan penghargaan terhadap peran pers. Red
