Beranda JENEPONTO

Diduga Kerja Amburadul, Proyek Pembangunan Puskesmas 9,8 M di Jeneponto Dibongkar

1681
0


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO –Pembangunan Proyek Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Dinas (Puskesmas) Bontosunggu Kota Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dengan anggaran mencapai Milyaran Rupiah yang bersumber dari DAK PKD tahun 2021, menuai sorotan oleh masyarakat dan Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal tersebut dikarenakan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV.Gatra Buana dengan nomor kontrak :440/005/SP/DINKES/VII/2021, dinilai bobrok.
Proyek yang menelan anggaran senilai Rp.9.812.415.000,00, diduga dikejakan amburadul asal jadi dan terkesan tidak mengutamakan mutu dan kwalitas lantaran melenceng dari ketentuan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan pantauan langsung oleh Tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan,
Menurutnya ada kejanggalan dalam Pembangunan Proyek tersebut pasalnya dari desain gambar perencanaan pembangunan baru Puskesmas Bontosunggu menggunakan PT.MIFTAH MULTI DESIGN terlihat sangat jelas yang mana pemakaian besi ulir dan polos sesuai RAB disetiap item struktur pengerjaan dalam kontruksi tersebut, jelas Hasan Anwar dihadapan halilintarnews.id,

Hasan Anwar menambahkan kepada media ini Rabu, 13/10/21 mengatakan bahwa, pihaknya sudah dua kali turun ke lokasi untuk meninjau langsung pekerjaan megah proyek ini, dan untuk memastikan adanya dugaan kejanggalan tersebut, kata Anwar bersama tim telah melakukan pengecekan kembali yang didampingi oleh pengawas Lapangan dan pelaksana supplier. Namun sesuai dengan fakta dilapangan ternyata pemakaian besi untuk struktur pekerjaan KP sudah dibongkar secara bertahap, katanya.

Lanjut tim kembali mengecek masalah pemakaian material pasir yang digunakan diduga banyak mengandung unsur tanah untuk digunakan adukan campuran sebagai bahan plesteran dinding.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh tukang pekerja bahwa pemakaian material pasir untuk plesteran dinding memang lebih banyak kandungan tanahnya. Sehingga tim meminta kepada pengawas lapangan dan juga pelaksana Supplier agar berani mengambil sikap dan memberhentikan para pekerja dan membongkar kembali plesteran dinding karena material pasir yang digunakan tidak sesuai dengan takaran kontruksi pekerjaan.

Baca Juga :  Rekanan Dan Konsultan Ngaku Tidak Tahu Anggaran, Rehab SMPN 4 Tamalatea Diduga Siluman

Untuk itu pengawas lapangan beserta pelaksana supplier akan mengembalikan material pasir kepada pemiliknya” tegasnya.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Anwar bersama tim sudah menduga bahwa proyek tersebut dari Awal sudah bermasalah dan lemahnya dalam pengawasan oleh dinas terkait.

Sementara konsultan pengawas Hatta yang dihubungi oleh ketua tim melalui Via WhatsApp Nya mengatakan bahwa ” saya sudah menyampaikan kepada pengawas lapangan agar di bongkar kembali karena memang masalah pemakaian pembesian untuk KP tidak sesuai dengan RAB.”terangnya.

Ditempat yang berbeda tim kembali menghubungi Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kamaluddin SKM.M.Kes. melalui sambungan Via WhatsApp untuk dimintai klarafikasinya namun tidak direspon sama sekali. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here