Beranda Makassar

Kasus Korupsi KUBE Bantaeng  Vonis 1 Tahun 8 Bulan, Kuasa Hukum Pikir-pikir Dulu

165
0


Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

HALILINTARNEWS.id, BANTAENG — Terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Kelompok Usaha bersama (KUBE) yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kini telah mendapat titik terang di Pengadilan Negeri Makassar.

Hal ini yang dilakukan selaku terdakwa H.Hasyim,SE Bin H.Tiro melakukan tindak pidana korupsi merugikan uang Negara sebesar 155.670.000,-.(Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa H.Hasyim,SE Bin H.Tiro adalah pelaku tindak pidana korupsi KUBE yang lokasinya Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

Pengadilan Negeri Makassar kembali menggelar sidang keputusan terdakwa H.Hasyim,SE Bin H.Tiro, di ruang sidang bagirmanan pengadilan Negeri Makassar, pada selasa 14/9/2021.

Dalam persidangan turut hadir, Hajar Aswad,S.H Selaku Jaksa Penuntut Umum, Suardi,S.H selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara daring melalui sarana Teleconference yang dipimpin oleh ketua majelis Farid Hidayat Sopamena S.H.,M.H dengan agenda Pembacaan Putusan.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar  Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Selain itu terdakwa wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 155.670.000,-.(Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Baca Juga :  Kabid Humas Polda Sulsel : Personil Polri Jajaran Polda Sulsel sangat konsisten Bantu Korban Bencana Alam

Atas putusan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya pikir-pikir dan jaksa penuntut umum pikir-pikir.

Sidang berjalan aman dan tertib, lalu ditutup oleh Ketua Majelis Hakim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here