HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR β Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate.
Tahap persiapan lahan ditargetkan rampung pada Mei hingga Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan realisasi proyek strategis tersebut.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah, menunjuk tim appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi secara objektif, serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen dan legalitas kepemilikan lahan masyarakat.
Proses pembebasan lahan dilakukan secara bertahap dan sistematis, mulai dari identifikasi pihak yang berhak, negosiasi, hingga pembayaran ganti rugi.
Selain itu, fokus persiapan juga mencakup penentuan titik koordinat, kejelasan batas lokasi, serta validitas dokumen kepemilikan. Kunjungan lapangan pun telah dilakukan bersama pihak Bina Marga guna memastikan kondisi riil di lokasi.
Untuk menjamin kelancaran proses, aparat penegak hukum (APH) turut dilibatkan dalam peninjauan guna mengantisipasi potensi persoalan hukum.
Secara keseluruhan, luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan kurang dari 3 hektare dengan panjang proyek sekitar 800 meter. Pembiayaan pembebasan lahan bersumber dari APBD Kota Makassar, dengan tetap mengacu pada kebutuhan teknis sesuai desain pembangunan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Dinas Pertanahan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulawesi Selatan, turun langsung meninjau lokasi pembangunan pada Selasa (7/4/2026) untuk memastikan progres berjalan sesuai target.
βHari ini kami turun langsung melihat progres pembebasan lahan untuk jembatan Barombong agar dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas di wilayah ini,β ujarnya.
Munafri menegaskan, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan titik koordinat pembangunan benar-benar sesuai dengan desain akhir.
βKoordinat pembangunan harus selaras dengan desain akhir yang ditetapkan oleh Bina Marga provinsi,β jelasnya.
Proyek jembatan kembar Barombong kini memasuki fase krusial dengan fokus utama pada percepatan pembebasan lahan yang ditargetkan tuntas dalam rentang Januari hingga Juni 2026.
Pembangunan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Jalan Nasional, hingga pihak GMTD.
Setelah pembebasan lahan dinyatakan selesai, pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel menargetkan penyelesaian dokumen penganggaran paling lambat Oktober 2026 untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk melalui skema Dana Insentif Daerah (DID).
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar berperan sebagai pendukung utama dalam penyediaan lahan sebagai fondasi pembangunan.
βKita di kota menjadi supporting dalam pembebasan lahan, dan mudah-mudahan dapat diselesaikan pada Juni,β tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proyek jembatan Barombong telah masuk dalam daftar prioritas di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum.
βJika pembebasan lahan rampung, pembangunan akan segera dilanjutkan oleh provinsi. Ini merupakan prioritas untuk segera direalisasikan,β tutupnya.
Reporter : Ilham Iriansah
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
