HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO β Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irma Zainuddin, menjadi sorotan publik usai namanya diberitakan sejumlah media online terkait dugaan penyelewengan keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Jeneponto Tahun Anggaran 2024. Dugaan ini diperparah dengan kabar intimidasi terhadap seorang wartawan bernama Arief, yang memicu gelombang protes dari kalangan jurnalis.
Berita mengenai Irma viral di berbagai media, memunculkan reaksi keras dari kalangan wartawan. Tak hanya di Jeneponto, kemarahan meluas hingga ke daerah lain. Sebagai bentuk respons, lebih dari 70 wartawan tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama Aksi Solidaritas Jurnalis, yang kemudian memutuskan menggelar aksi demonstrasi damai di dua titik: Kantor DPRD Jeneponto dan Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto.
Hadir dalam aksi demonstrasi Wartawan dari Kabupaten TAKALAR, Bantaeng dan Makassar
Aksi tersebut berlangsung pada Senin (28/7/2025) pukul 10.00 WITA. Puluhan jurnalis turun ke jalan, menuntut agar Irma Zainuddin bertanggung jawab atas dugaan intimidasi terhadap rekan seprofesi mereka.
βKami dari jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ini soal marwah profesi. Satu orang dicubit, kami semua merasakan,β tegas Koordinator Lapangan, Nasir Tinggi, dalam orasinya.
Ia juga menyoroti bahwa wartawan bekerja tanpa digaji oleh pemerintah, berbeda dengan anggota dewan yang digaji dari uang rakyat. βJangan semena-mena terhadap jurnalis. Kami bekerja untuk kepentingan publik,β lanjutnya.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam, Irma Zainuddin menyambut peserta aksi dengan ramah dan mempersilakan mereka masuk ke ruang rapat. Namun, para jurnalis menolak dan meminta Irma keluar untuk memberi klarifikasi secara terbuka.
Menanggapi tuntutan tersebut, Irma dengan tenang menyatakan bahwa tudingan intimidasi tidak benar. βSaya hanya berusaha mengklarifikasi dan ingin menggunakan hak jawab, namun saudara Arief tidak merespons saat itu,β ujarnya di hadapan massa aksi.
Irma juga menyayangkan ketidakhadiran wartawan Arief dalam aksi, yang menurutnya penting untuk memperjelas duduk perkara yang terjadi.
“Saya minta hadirkan Wartawan Arief supaya bisa di jelaskan A sampai Z,” tegas Wakil Ketua DPRD Irma.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD, para peserta aksi melanjutkan demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan BPK serta berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di DPRD Jeneponto.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas serta perlunya akuntabilitas pejabat publik atas dana dan wewenang yang diembannya.
