HALILINTARNEWS.id, BANTAENG β Puluhan kader Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bantaeng menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Jalan Poros Bantaeng-Makassar, Senin (14/9/2026) sekitar pukul 10.30 WITA.
Massa memprotes kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram (kg), serta pemadaman listrik bergilir yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah dan pihak terkait membuka data secara transparan mengenai kebutuhan, kuota, pasokan hingga realisasi distribusi BBM dan LPG 3 kg di Kabupaten Bantaeng.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta hendak memblokade badan jalan dan membakar ban.
Aparat kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantaeng kemudian meminta massa tidak melakukan pembakaran maupun tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan.
Kasatpol PP Bantaeng, Mursalim Kr. Sila, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pemerintah tidak menghalangi mahasiswa menyampaikan aspirasi.
βKami tidak pernah menghalangi pergerakan mahasiswa. Silakan demo dan keluarkan aspirasinya, tetapi jangan membakar ban karena sangat membahayakan pengendara,β tegas Karaeng Sila di hadapan massa aksi.
Ia juga meminta mahasiswa tetap menjaga ketertiban dan tidak menutup akses kendaraan.
βSilakan demo, asal jangan anarkis atau menghalangi pengendara yang lewat,β ujarnya.
Karaeng Sila mengingatkan kondisi cuaca yang kering disertai angin kencang sehingga pembakaran ban berpotensi memicu kebakaran.
βJangan bakar ban. Saat ini musim kekeringan dan angin kencang. Kita harus menghindari kebakaran akibat loncatan api ke rumah warga,β tegasnya.
PMII Tuntut Pemerintah Buka Data
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Bantaeng menilai kelangkaan BBM dan LPG 3 kg serta pemadaman listrik bergilir tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Mahasiswa menyebut persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari.
Kelangkaan BBM, menurut PMII, telah memicu antrean panjang dan menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar.
Kondisi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas nelayan, petani, pelaku UMKM, pekerja, mahasiswa hingga rumah tangga.
Karena itu, PMII mendesak pemerintah menjelaskan secara terbuka penyebab kelangkaan BBM di Bantaeng.
Mahasiswa mempertanyakan kebutuhan BBM daerah setiap periode, besaran kuota yang dialokasikan, hingga realisasi penyalurannya kepada masyarakat.
PMII juga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mekanisme distribusi BBM mulai dari titik suplai hingga ke SPBU.
Selain itu, mahasiswa mendesak pihak terkait mengusut kemungkinan adanya persoalan distribusi, keterlambatan pasokan, penyalahgunaan distribusi maupun dugaan penimbunan jika ditemukan bukti yang mendukung.
βKami tidak ingin masyarakat terus dipaksa menikmati antrean panjang tanpa mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai akar persoalannya,β tegas PMII Bantaeng dalam pernyataan sikapnya.
LPG 3 Kg dan Listrik Bergilir Disorot
Sorotan mahasiswa tidak hanya tertuju pada BBM. Kelangkaan LPG 3 kg juga menjadi perhatian karena paling banyak digunakan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
PMII mempertanyakan kebutuhan LPG 3 kg di Kabupaten Bantaeng, kuota yang ditetapkan, ketersediaan pasokan hingga realisasi distribusinya di lapangan.
Mahasiswa meminta data tersebut dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui apakah kelangkaan terjadi akibat persoalan kuota, pasokan, distribusi atau faktor lainnya.
Sementara itu, pemadaman listrik bergilir juga dinilai membutuhkan penjelasan serius karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha.
PMII Bantaeng mendesak pemerintah bersama pihak terkait tidak sekadar memastikan pasokan energi tersedia, tetapi juga mengungkap dan menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan kelangkaan serta antrean panjang.
Mahasiswa meminta langkah konkret segera dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat Bantaeng dapat terpenuhi secara adil, transparan dan tepat sasaran.
(Supriadi Awing)
