HALILINTARNEWS.id, ENREKANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Enrekang mengungkap beratnya tantangan dalam menangani persoalan sampah. Keterbatasan armada yang sudah uzur ditambah minimnya anggaran operasional membuat pelayanan pengangkutan sampah terancam tidak berjalan maksimal.
Sekretaris DLH Enrekang, Bustamin, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (LB3), Ikhsan, mengatakan hampir seluruh armada truk pengangkut sampah yang dimiliki saat ini telah berusia tua dan sebenarnya sudah tidak layak beroperasi. Namun, kendaraan tersebut tetap dipaksakan beroperasi karena belum tersedia armada pengganti.
“Hampir semua truk persampahan sudah berumur tua dan sebenarnya sudah tidak layak pakai. Tapi kami tetap mengoperasikannya karena armada yang ada belum cukup untuk melayani pengangkutan sampah rumah tangga,” ujar Bustamin.
Tak hanya armada, persoalan anggaran juga menjadi kendala serius. Pada APBD Tahun 2026, DLH Enrekang hanya memperoleh alokasi sekitar Rp800 juta untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) operasional armada persampahan.
Anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai operasional hingga Agustus 2026.
Untuk menghindari terganggunya pelayanan kebersihan, DLH kemudian mengajukan tambahan anggaran melalui mekanisme anggaran parsial. Usulan tersebut disetujui dengan tambahan sekitar Rp800 juta. Namun, dana tersebut dialokasikan untuk membiayai operasional harian, pembayaran tenaga pengangkut sampah, serta perbaikan armada yang mengalami kerusakan, sehingga belum memungkinkan adanya pengadaan kendaraan baru.
Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di sejumlah wilayah.
DLH berharap adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
Aktivis LMR-RI Komda Enrekang, Suparman, menilai persoalan kebersihan seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan anggaran dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai sangat dibutuhkan agar DLH mampu menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Pelayanan kebersihan semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah. DLH harus didukung dengan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang cukup agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” tegas Suparman.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Enrekang bersama DPRD segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat sektor persampahan, baik melalui penambahan armada maupun peningkatan anggaran operasional. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya menyangkut kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kenyamanan, dan citra daerah. (Lubis Kacong)
