HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR β Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam membenahi persoalan persampahan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Makassar.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026), Munafri meminta seluruh camat dan lurah bergerak cepat menyusun ulang sistem pengelolaan sampah, khususnya terkait sinkronisasi waktu pembuangan dan pengangkutan.
Menurutnya, produksi sampah di Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun, kemampuan pengangkutan baru berada di angka 67 persen, sehingga lebih dari 240 ton sampah berpotensi tidak terangkut setiap harinya.
βIni persoalan serius. Tidak bisa dibiarkan ada ratusan ton sampah tertinggal setiap hari. Harus ada langkah konkret dan terukur,β tegasnya.
Munafri menilai, salah satu akar masalah adalah ketidaksinkronan antara waktu masyarakat membuang sampah dengan jadwal armada pengangkut. Akibatnya, sampah kerap menumpuk dan mengganggu kebersihan kota.
Untuk itu, ia menginstruksikan agar camat dan lurah segera menyusun pola waktu yang terintegrasi, lengkap dengan alur kerja yang jelas dan terukur. Skema ini nantinya akan diperkuat melalui kebijakan resmi pemerintah.
βJangan sampai masyarakat buang sampah pagi, tapi diangkut siang atau sore. Jeda waktu ini yang menyebabkan penumpukan,β ujarnya.
Selain pembenahan jadwal, Munafri juga menegaskan larangan membuang sampah di trotoar dan sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, khususnya sektor kuliner dan komersial, menyediakan tempat sampah di area masing-masing serta mengikuti jadwal pengangkutan yang telah ditetapkan.
Ia juga memberi perhatian khusus pada kawasan dengan volume sampah tinggi, seperti pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi, agar dikelola secara lebih disiplin dan terjadwal.
Di sisi lain, Munafri mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi sampah. Ia menilai masih terdapat ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan, khususnya dari sektor komersial, dengan besaran iuran yang dibayarkan.
βHarus ada keadilan. Jangan sampai beban besar justru ditanggung pemerintah. Perlu perhitungan yang transparan dan akuntabel,β tegasnya.
Pemkot Makassar, lanjutnya, akan melakukan pendataan ulang kawasan komersial serta mendorong penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Tak hanya itu, validitas data penerima subsidi iuran sampah juga menjadi perhatian. Munafri menekankan pentingnya pembaruan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.
Ia juga menginstruksikan verifikasi ulang data petugas kebersihan untuk memastikan tidak ada data fiktif yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
Munafri menegaskan, pembenahan sistem persampahan membutuhkan kerja serius, terukur, dan kolaboratif dari seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat wilayah.
Kalau ini kita jalankan bersama dan konsisten, kebersihan kota akan meningkat signifikan dan bisa kita rasakan bersama,β pungkasnya.
Reporter : Ilham Iriansah
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
