HALILINTARNEWS.id, BANTAENG – Kantor DPRD Bantaeng kini berubah jadi “markas perjuangan buruh”. Sejak dua hari lalu, gedung wakil rakyat itu diduduki dan disegel massa Himpunan Buruh Indonesia Peduli Ekonomi (HBIPE) bersama buruh PT Huadi Nickel Alloy yang menuntut hak-hak mereka.
Aksi ini dipicu kekecewaan karena hingga kini tuntutan pembayaran gaji dan pesangon tak kunjung mendapat kejelasan. Buruh menegaskan sudah lebih dari sepuluh hari melakukan demonstrasi, baik di depan kantor dewan maupun aksi lanjutan, namun hasilnya masih nihil.
Kemarahan buruh memuncak setelah rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD pada Kamis (11/9/2025). Dari total 30 anggota dewan, hanya 14 yang hadir. Kondisi itu dianggap bentuk pengabaian terhadap jeritan rakyat.
> “Kami kecewa, yang hadir hanya sebagian kecil. Kemana semua anggota DPRD? Seharusnya mereka lebih mengedepankan jeritan rakyatnya,” kata seorang perwakilan buruh.
Tak puas dengan hasil RDP, massa kemudian menyegel Kantor DPRD dan memilih bermalam di dalam gedung. Mereka bertekad aksi akan terus berlanjut hingga seluruh hak pekerja dipenuhi.
> “Sejak penyegelan, kami sudah dua hari bermalam di kantor ini. Senin mendatang kami menunggu seluruh anggota DPRD hadir untuk menyelesaikan jeritan buruh, termasuk soal PHK sepihak tanpa alasan jelas,” tegas perwakilan lainnya.
Dari pihak DPRD, seorang anggota dewan yang hadir dalam RDP menyatakan lembaganya tidak tinggal diam.
> “Kami memahami aspirasi buruh. Namun penyelesaian pesangon dan hak-hak pekerja harus dibahas komprehensif. DPRD tetap berkomitmen mengawal agar ada penyelesaian yang adil,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP berjaga ketat di sekitar Kantor DPRD Bantaeng. Beberapa petugas bahkan ikut bermalam di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Aksi penyegelan ini menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti sikap tegas DPRD Bantaeng dalam merespons jeritan buruh yang mengaku dirugikan. Supriadi Awing
