Beranda Berita Utama

“14 Staf Desa Dipecat Tanpa Alasan, Kades Bontotangnga Diduga Gelapkan Gaji 10 Bulan

1161
0


HALILINTARNEWS.id, BANTAENG — Sebanyak 14 staf Desa Bontotangnga mengundang jurnalis melaksanakan komferensi Pers di Wakop Kapten pantai Seruni Kelurahan Pallantikan Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, pada selasa 14/10/2020, pukul 11.30 wita.

Dalam komferensi persnya para staf Desa Bontotangnga menuntut selama ini  sudah puluhan tahun mengabdi di Kantor Desa tersebut, tiba-tiba Kades Bontotangnga langsung memecat 14 staf Desa secara brutal tanpa ada alasan yang jelas, jelasnya dihadapan rekan jurnalis.

Menurut Fatmawati mengatakan, kami selaku staf Desa merasa tersolimi atas ulah Kades Bontotangnga, karena sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang gaji kami tak kunjung dibayarkan dan sampai saat ini kami tidak pernah melihat dan menerima SK pemberhentian dari Desa atau Camat, Ungkap Fatmawati.

Senada Hamsina (55) menuturkan dirinya sudah mengabdi selama 19 tahun, entah kenapa kami langsung di pecat tanpa alasan padahal kami di SKkan oleh camat. Kades langsung memberhentikan secara brutal tanpa menyerahkan SK pemberhentian, tutur Hamsina.

Sangat disayangkan Kades yang baru seumur jagung itu melakukan main hakim sendiri diduga melabrak regulasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 dan nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

“Kami hanya menuntut keadilan karena selama 10 bulan terakhir tak kunjung di berikan hak kami, sejak kapan  kami di berhentikan secara prosedur, tanya korban saat konferensi Pers.

“Kami mengundang Jurnalis disini agar kasus ini harus di usut hingga tuntas, dan dalam jangka waktu dekat ini kami akan datangi PMD dan Inspektorat Bantaeng hingga jalur hukum, tegas para korban.

“Kami menuntut gaji yang tidak berikan oleh Kades Bontotangnga, setelah kami totalkan bekisar 148 juta lebih, kata korban.

 

Lain halnya Kepala Desa Bontotangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng Mahmuddin, S.Pd mpd, menyikapi tuntutan mereka, setelah saya membaca dari berbagai media Online terkait masalah ini, saya enjoi saja tidak usah dihiraukan karena haknya mereka berbicara.

Terkait berita yang beredar di Media Online, pada hari itu HP saya berdering terus dari teman Kades dan masyarakat mempertanyakan hal itu namun saya jawab Insa Allah semuanya saya bisa pertanggung jawabkan, ungkap Kades dihadapan halilintarnews.id, selasa malam 13/10/2020.

Ia menambahkan pada bulan Desember 2019 lalu kami dilantik selaku Kades Bontotangnga, setelah pelantikan kami kembali melakukan Rekrutmen staf Desa, namun sekelompok staf Desa yang lama tidak mengindahkan rekrutman tersebut, padahal kami sudah pajang pengumuman di kantor Desa bahkan kami umumkan di Mesjid, jelas Mahmuddin

“Soal SK pemberhentian semua berkas arsip ada di kantor Desa Bontotangnga, jika ada yang ingin bukti silahkan datang di kantor kami, kata Mahmuddin

“Kami sudah menyurat di Kantor Camat Uluere, di regulasi sudah jelas surat yang ditayangkan ke Kantor Camat hingga batas satu minggu atau 7 hari tidak ada jawaban maka secara otomatis Kepala Desa bisa mengambil keputusan tersendiri. Ungkap Mahmuddin.

Peraturan Bupati Bantaeng, berdasarkan nomor 18 tahun 2016 pasal 8,910 dijelaskan pasal 10 poin huruf a, Kades melakukan konsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis, poin b pemberian rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa dari Camat paling lambat 7 hari terhitung sejak dikonsultasikan berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan pengangkatan aparat Desa, tegas Mahmuddin.

Penulis : Supriadi Awing
halilintarnews.id. 2020

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here