HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR β Pemerintah Kota Makassar berhasil menekan angka prevalensi stunting pada 2025 menjadi 22,9 persen, turun dari 25,6 persen pada periode sebelumnya. Capaian ini menjadi hasil dari penguatan koordinasi lintas sektor serta intervensi terpadu yang terus digencarkan di seluruh wilayah kota.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat membuka dan menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Stunting Kota Makassar terkait Review Kinerja Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (16/12/2025).
Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan sumber daya manusia sehat, unggul, dan berdaya saing.
βUpaya pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,β ujarnya.
Ia menjelaskan, target penurunan stunting Kota Makassar telah ditetapkan dalam RPJMD 2025β2029, dari 18,8 persen menjadi 16,2 persen pada 2029, serta 15,5 persen pada 2030. Adapun prevalensi stunting Kota Makassar tercatat 18,4 persen pada 2022, sempat meningkat hingga 25,6 persen, sebelum kembali ditekan menjadi 22,9 persen pada 2025.
Aliyah menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melalui aksi konvergensi lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW sebagai ujung tombak di lapangan.
βKita tidak ingin hanya berhenti pada rapat koordinasi dan kegiatan seremonial. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,β tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui skema donasi. Pemerintah, kata dia, wajib hadir secara optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, menyampaikan bahwa peran camat dan lurah sangat strategis sebagai pelaksana program prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Untuk memastikan efektivitas program, Bappeda akan melakukan pemantauan dan pelaporan bulanan (monthly report) terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan terbaik dalam pencegahan, percepatan, dan penurunan stunting. Penghargaan diberikan kepada Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, serta Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Buntusu, dan Kelurahan Pannampu.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin, Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal, tim ahli Pemerintah Kota Makassar, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar.
Reporter : Ilham Iriansah
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2025
