HALILINTARNEWS.id, WAJO — Wakil Bupati Wajo, H. Baso Rahamnuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar pada Kamis, 15 Januari 2026.
Rakornas ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung realisasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, yang menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan daerah serta sinergi lintas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan umum di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkelanjutan.
Usai mengikuti rangkaian kegiatan Rakornas, H. Baso Rahamnuddin menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
“Rakornas ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas politik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia menambahkan, keikutsertaan Pemkab Wajo dalam Rakornas ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Wajo, H. Andi Rosman, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, Pemkab Wajo akan terus memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut Rakornas, Pemerintah Kabupaten Wajo akan segera merumuskan langkah-langkah konkret, antara lain peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. (Andi Indera Dewaa)
