HALILINTARNEWS.id, PASURUAN β Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Daβim, menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Suli Daβim dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD Jatim bersama mitra kerja, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada 10β11 Oktober 2025 di UPT Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), KONI Jawa Timur, Kwarda Pramuka, BPBD, TP PKK, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta sejumlah UPT Cabang Dinas Pendidikan dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Kang Suliβsapaan akrab Suli Daβimβmenyoroti masih adanya alokasi anggaran yang terlalu besar untuk kegiatan bersifat administratif dan seremonial. Sementara itu, kebutuhan mendasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masih belum sepenuhnya terpenuhi.
> βKami meminta seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran secara nyata. Apalagi masih ada usulan sewa mesin fotokopi dan pengadaan ATK hingga ratusan juta rupiah. Sekarang hampir semua proses administrasi sudah digital, jadi kebutuhan alat tulis kantor seharusnya bisa ditekan. Fokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan layanan kesehatan, serta kesejahteraan guru dan tenaga medis,β tegas Kang Suli.
Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti sekadar memangkas kegiatan tanpa arah, melainkan menata ulang prioritas anggaran agar APBD benar-benar pro rakyat dan berorientasi pada hasil nyata.
> βKita ingin setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kalau masih banyak kegiatan simbolik dan administratif, semangat efisiensi itu tidak akan tercapai,β ujarnya.
Selain itu, Komisi E DPRD Jatim juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan program antar-OPD, terutama antara Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dispora, agar perencanaan anggaran tahun 2026 lebih terukur, efektif, dan tidak tumpang tindih.
Suli Daβim juga mengingatkan agar OPD memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran dan kepulauan. Menurutnya, banyak daerah di luar kota besar yang masih tertinggal dalam layanan dasar seperti akses pendidikan menengah, fasilitas kesehatan, kegiatan kepemudaan, serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
Rapat kerja di Pandaan ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan awal RAPBD 2026 sebelum memasuki tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Komisi E berkomitmen terus mengawal arah kebijakan agar anggaran publik digunakan secara efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat Jawa Timur.
(Muh Nurcholis)
