Beranda JENEPONTO Proyek Bangunan Puskesmas Bontosunggu Jeneponto Diduga Salah Bestek Dibongkar dan Dihentikan, Ini...

Proyek Bangunan Puskesmas Bontosunggu Jeneponto Diduga Salah Bestek Dibongkar dan Dihentikan, Ini Penyebabnya

506
0


HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO — Proyek pembangunan gedung Puskesmas Bontosunggu Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tak hentinya di sorot oleh masyarakat dan LSM.

Salah satunya LSM LPK Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini menyoroti pembangunan yang diduga di kerja amburadul alias salah bestek tidak sesuai RAB.

Pembangunan proyek pusat kesehatan masyarakat dan rumah dinas (Puskesmas) Bontosunggu dengan anggaran miliyaran rupiah yang bersumber dari DAK PKD tahun 2021.

Terlihat papan proyek yang terpasang di lokasi, yang dilaksanakan oleh pelaksana CV Gatra Buana dengan nomor kontrak:440/005/SP/Dinkes/VII/2021, dengan nilai anggaran sebesar: Rp.9.812.415.000,00,-

Hal itu telah di beritakan pada edisi sebelumnya secara rinci pekerjaan yang diduga menyalahi RAB alias salah bestek.

Namun pada pemberitaan pada edisi sebelumnya pihak rekanan bagian humas proyek tersebut, Zainal mengakui terkait beberapa temuan LSM LPK Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan sebanyak kurang lebih 69 tiang kolom praktis kami sudah bongkar dan kami sudah ganti untuk menyesuaikan RAB, ungkap Zainal.

Ia menambahkan saat pembongkaran dan pergantian tiang kolom praktis disaksikan pihak konsultan pengawas bersama tim pengawalan Hukum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto, katanya.

Diduga Lahan Bermasalah Bangunan Puskesmas Bontosunggu Kota Dihentikan

Selain kebobrokan bangunan tersebut salah satu paket pembangunan baru gedung dan Rumah dinas (rumdis) Puskesmas Bontosunggu Kota Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang menelan anggaran Rp.9.812.415.000, bersumber dari DAK PKD tahun 2021, dilaksanakan oleh CV.GATRA BUANA dengan nomor kontrak :440/005/SP/DINKES/VII/2021. Melalui desain gambar oleh PT.MIFTAH MULTI DESIGN dan Konsultan Pengawas PT.SULAPAAPPA MEDIA UTAMA. Kini kembali disorot oleh Tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rekan media Halilintarnews.id. senin,(25/10/21).

Pasalnya pembangunan baru gedung rumah dinas (Rumdis) diduga bermasalah dan tidak sesuai dengan SITE DEVELOPMENT BONTOSUNGGU.karena berada diantara lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan Pemilik diketahui Berinisial KR. sehingga pengerjaannnya dihentikan sembari menunggu keputusan dari dinas yang terkait. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan info selebaran yang ditempelkan pada proyek tersebut yang isinya

Baca Juga :  Oknum Anggota DPRD Diduga Aniaya Warga Jeneponto Gunakan Samurai

” Mohon ijin terkait persoalan lahan pembangunan puskesmas bontosunggu agar pembangunan gedung bangunan utama puskesmas tetap bisa dilanjutkan, sambil menunggu hasil pembicaraan kembali kepada pihak keluarga dengan pihak pemda dan aset terkait lahan pembangunan rumdis “.

Lanjut ” untuk pembangunan gedung utama puskesmas tetap bisa dilanjutkan pekerjaannya. Tapi untuk pekerjaan dilahan belakang puskesmas untuk dihentikan dulu karena lahan itu masuk lahan kami ”

Hal tersebut dibenarkan oleh Pengawas Supplier bahwa untuk sementara pekerjaan pembangunan gedung baru Rumah Dinas (Rumdis) puskesmas bontosunggu kota kami hentikan sambil menunggu keputusan dari Dinas terkait pak ” ujarnya

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Syusanty A.Mansyur SKM.M.Kes yang kembali dihubungi oleh tim LPK menjelaskan bahwa “Terkait lahan atas perintah pimpinan akan dilakukan pengukuran kembali dan telah dikoordinasikan dengan pemilik lahan, insya Allah segera akan ada kejelasan. Namun secara teknis yang mengetahui pak Kamal sebagai KPA” terangnya.

Ditempat yang terpisah Humas Rekanan, Zaenal yang dikonfirmasi juga menambahkan bahwa kalau masalah lahan yang belum bebas kami sebagai rekanan tidak dalam kapasitas untuk berpendapat, mungkin sebaiknya kita langsung konfirmasi ke pihak Dinkes kabupaten Jeneponto sebagai pemilik proyek pak ? Ucapnya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kamaluddin SKM.M.Kes. yang ingin dimintai klarafikasinya melalui sambungan sellulernya sama sekali tidak aktif.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulsel Hasan Anwar, menegaskan kepada media ini bahwa pihaknya bersama dengan tim akan terus mengawal proyek milyaran tersebut hingga selesai dengan batas tenggang waktu yang telah ditentukan.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here