HALILINTARNEWS.id, HALMAHERA BARAT —
Pada perinsipnya jika Denny Missy incumbent masih terpilih dan masyarakat Hamahera Barat masih mempercayainya untuk memimpin kembali sebagai Bupati Halmahera Barat, maka semua permasalahan yang ada di lingkungan pemerintahan akan terselesaikan termasuk setumpuk utang piutang. Tetapi kalau incumbent ini sudah tidak terpeilih lagi sebagai Bupati Halmahera Barat, niscaya akan meninggalkan setumpuk hutang dan menjadi aib.
Sebagaimana yang di paparkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, melaluiย Tim anggaran pemerintah daerahย serta Badan anggaran DPRD akhirnya bersepakat sisa pinjaman pembayaran bunga pokok dari pinjaman Rp.159,5 miliar melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Utaraย ย Cabang Jailolo Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara yang di cairkan sejak tahun 2018 untuk pembayaran 13 mata anggaran pekerjaan multi yearsย salah satunya adalah proyek jalan jurusan GOIN โ KEDI Halmahera Barat.
Hal itu telah dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2021 sebesar 24 miliar sebelumnya dalam perobahan anggaran tahun 2020 telah dianggarkan sekitar 22 miliar, hingga saat ini takkunjung cair oleh Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat Charles Gustan pernah menyampaikan seusai pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 kepada rekan wartawan pada 30/11/2020 lalu,ย menjelsakan bahwa, secara keseluruhan total jenderal pembayaran bunga dan pokok yang bersumber dari pinjaman Rp.159,5 milyar masih tersisa Rp,65 milyar sekian,yang harus dan wajib di selesaikan oleh Pemerintah Kabupaten ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jailolo.
Sehingga itu sisa pembayaran bunga dan pokok wajib di selesaikan pada akhir Desember 2020. Untuk itu kata Ketua DPRD Charles, bahwa sisa bunga dan pokok ini sebagaimana dalam penyesuaianย sesuai rescudel per 31 Desember 2020 wajib dan harus di selesaikan secara keseluruhan, tegas Ketua DPRD Charles.
Menyinggung soal realisasi pembayaran bunga dan pokok sebesar Rp.22 milyar tersebut, dalam perobahan anggaran tahun 2020 yang tak kunjung di realisasi patahana pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Masih kata Charles mengakui tidak tahuย alas anย ย yang pasti belum di lakukannyaย pembayaran, dan yang tahu persis adalah pemerintah kabupaten itu sendiri, dan pihak DPRD sendiri tidak mendapat penyampaian secara resmi dari pemenrintah Kabuppaten, namun yang pada akhir Desember 2020 Pemerintah Kabupaten harus melunasinya, ujarya
Menurutnya terkait hutang Pemeritah Kabupaten, dengan jumlah total hutang pihak ketiga sebesar 200 Miliar bersumber dari bunga ditambah pokok sebesar 65 Miliyar, tutur Charles.
Ia menambahkan selain itu, dari pinjaman Bank sebesar 159,5 Miliyar, jelas Ketua DPRD Charles.
Sedangkan sisanya bersumber dari tunggakan pembayaran pada pihak ketiga yang proses pengerjaannya telah selesai terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan ini telah di targetkan bakal terbayar secara keseluruhan di tahun 2022 kelak.
Sedangkan khusus utang pihak ketiga dari pekerjaan yang sudah terselesaikan pengerjaannyaย nanti akan dianggarkan secara bertahap katanya.
Perubahan APBD tahun 2021ย dianggarkan sebagian maupun APBD indukย tahun 2022 dan perubahan sehingga kedepan keuangan daerah juga akan sehat, dan saya pastikan, dan kedepan tidak ada lagi pinjam meminjam pihak ketuga, ungkap Charles.
Sementara dari Fraksi Golongan Karya DPRD Halmahera Barat Joko Ahadiย mengatakan bahwa terkait dengan utang piutangย pihak ketiga yang terbawa dalam tahun anggaran 2021ย dimana dalam pembahasan panitia khusus oleh sejumlah fraksi, kata Joko Ahadi.
Tetunya diantaramya adalah Fraksi Golongan karya Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat dan Genrindra telah mengusulkan pembentukan panitia khusus yang di gagas oleh sejumlah fraksi, Namun menurutnya guna meneluusuri proses pekerjaan yang bersumber dari pinjaman Rp.159,5 milyar salah satunya adalah proyek jalan Goin โ Kedi.
Diketahui sampai saat ini tak kunjung selesai, sementara disisi lain alokasi anggaran tersebut sudah tersedia. Usulan pembentukan Panitia khusus (Pansus).
ini pada intinya guna menelusuri cash flow atau arus kas laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Karena mengingat alokasi anggarannya sudah tersedia, sedangkan di lain pihak progres pekerjaannya tidak kunjung selesai secara tuntas.
Dengn demikian muncullah pertanyaan anggaran yang sudah di siapkan sebagian telah di kemanakanย ?ย Pada hal proyek jalan Goin โ kedi juga masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2020.
Dengan demikian pula pihak kontraktor harus di tuntut untuk lebih genjot lagi pengerjaannya hingga harus tuntas selesai sesuai kontrak.
Jika pihak kontraktor tidak sangguo menyelesaikannya,maka dia harus di tuntut mundur dan di putus kontraknya kepada pihak ketiga. Untuk itu suara Rakyat Halmahera menggema, agar segera menyelesaikan hal hal yang signifikan agar tidak terkesan meninggalkan aib.
JIka saja Deny Missy masih teriligh sebagai Bupati pada pilkada serentak 9 Desember 2020 maka tentunyan akan siap menyelesaikannya jikalau saja tidak bertambah.(ab) edit0rย Akhmad Basir Noer.
Penulis : Red/Absir
Editor: Akhmad Basir Noer
halilintarnews.id. 2020
