HALILINTARNEWS.id, BANTAENG β Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tahun 2026 tingkat Kabupaten Bantaeng, yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Rabu (1/4/2026).
Musrenbang Tematik tahun ini mengusung tema βMembangun Generasi Unggul yang Inklusif dan Responsif Gender untuk Bantaeng Bangkit.β Fokus pembahasan diarahkan pada isu strategis, yakni anak, perempuan, disabilitas, dan stunting.
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok rentan. Tujuannya untuk merumuskan solusi atas persoalan spesifik yang membutuhkan penanganan terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng, Indrawan Lestari, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik menjadi wadah partisipatif untuk menggali permasalahan serta kebutuhan khusus perempuan, anak, dan kelompok rentan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program reguler pemerintah.
βMelalui forum ini, kita ingin memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dapat terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran,β ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Bantaeng menegaskan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam Musrenbang Tematik 2026, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas.
βAnak-anak dan perempuan adalah dua pilar utama dalam pembangunan peradaban sebuah daerah. Jika keduanya kuat, maka fondasi pembangunan kita juga akan kokoh,β tegasnya.
Ia juga mengungkapkan capaian positif Kabupaten Bantaeng dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pada Juli 2025, Kabupaten Bantaeng berhasil meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) dari pemerintah pusat atas kinerja terbaik dalam penurunan stunting tingkat nasional.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap fasilitas publik, pendidikan inklusif, kesempatan kerja, serta jaminan sosial.
βSaya berharap Musrenbang Tematik ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang kolaborasi untuk menghasilkan usulan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Libatkan suara perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai subjek utama pembangunan,β tambahnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara oleh sejumlah pemangku kepentingan yang disaksikan langsung oleh Bupati Bantaeng. Penandatanganan ini melibatkan berbagai perangkat daerah, tokoh perempuan, forum disabilitas, serta perwakilan forum anak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD Bantaeng, perwakilan TNI-Polri, Kejaksaan, Kementerian Agama, tenaga ahli, kepala OPD, camat, akademisi, serta pemerhati anak dan perempuan.
Reporter : Anto
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
