HALILINTARNEWS.id, WAJO – Jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kegiatan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kesadaran seluruh kepala daerah terhadap kemajemukan bangsa. Menurutnya, salah satu indikator negara maju adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara merata.
“Program prioritas yang diturunkan dari Asta Cita menempatkan swasembada pangan dan swasembada energi sebagai pilar utama pembangunan nasional,” tegas Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden turut menyoroti persoalan lingkungan, khususnya penanganan sampah. Ia mengingatkan bahwa kapasitas tempat pembuangan akhir di sejumlah daerah diprediksi akan mengalami over capacity pada 2028 jika tidak segera ditangani secara serius.
Presiden Prabowo mendorong penguatan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai langkah strategis dan berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
Pemkab Wajo hadir dalam Rakornas tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Wajo Andi Rosman, didampingi Wakil Bupati dr. Baso Rahmanuddin. Turut hadir unsur Forkopimda Wajo, antara lain Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi, Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, Dandim 1406 Wajo Letkol Inf Harianto, serta Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Harianto Pane.
Bupati Andi Rosman menyampaikan bahwa Rakornas Kemendagri 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan program prioritas nasional.
Kami di daerah siap mendukung serta memastikan implementasinya berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bijaksana,” ujar Andi Rosman di sela kegiatan.
Ia menegaskan bahwa agenda strategis nasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah dan kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
“Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengakselerasi capaian pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Rakornas tersebut dinilai menjadi ruang strategis bagi kepala daerah dan Forkopimda dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. (Andi Indera Dewa)
