Legislator PAN Kritik Ketergantungan Pajak, Desak BUMD Jatim Lebih Produktif

HALILINTARNEWS.id, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Suli Da’im, MM, mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terlalu bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah. Menurutnya, ketergantungan tersebut justru berisiko menambah beban rakyat.

“Pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, maupun pajak lainnya memang masih bisa diandalkan, tetapi prinsipnya harus dikelola secara efisien. Biaya pemungutan harus sekecil mungkin agar hasilnya maksimal untuk pembangunan,” ujar legislator PAN yang akrab disapa Kang Suli, Selasa (9/9/2025).

Ia menekankan, unit pemungut pajak seperti UPT Samsat perlu dievaluasi menyeluruh, mulai dari jumlah pegawai, penggunaan teknologi, hingga mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. “Kalau ada remunerasi atau tunjangan kinerja, itu harus berbasis prestasi, bukan rutinitas,” tegasnya.

Lebih jauh, Suli menilai akar persoalan pendapatan daerah bukan semata teknis pemungutan pajak, melainkan kurangnya sumber pendapatan alternatif. Di sinilah peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semestinya bisa dioptimalkan.

“Sayangnya, hingga kini hanya segelintir BUMD yang sehat. Bank Jatim bisa jadi contoh karena mampu menyumbang dividen bagi APBD. Tapi banyak BUMD lain justru terus bergantung pada dana APBD. Padahal, BUMD seharusnya memberi pemasukan, bukan jadi beban,” jelasnya.

Politisi PAN asal Dapil IX (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan Ngawi) itu mengingatkan, bila pola ini tidak segera diubah, BUMD hanya akan menjadi proyek rutin tanpa kontribusi nyata.

Karena itu, ia mendesak Gubernur Jatim memberi perhatian serius pada tata kelola BUMD. “Manajemen, transparansi, hingga strategi bisnis harus jelas. Dengan pengelolaan tepat, BUMD bisa jadi sumber pendapatan baru yang stabil, tidak membebani rakyat, sekaligus membuka lapangan kerja,” paparnya.

Suli juga menyinggung aset strategis milik Pemprov, seperti RSU Dr. Soetomo, RS Syaiful Anwar, dan RS Dr. Soedono, yang sudah berstatus BLUD. “Semestinya rumah sakit itu sudah bisa memberi dividen, bukan terus meminta asupan APBD,” katanya.

“Sudah saatnya kita keluar dari jebakan ketergantungan pajak. APBD Jatim harus berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh: optimalisasi aset daerah dan BUMD yang produktif. Rakyat menunggu, dan tanggung jawab kita adalah memastikan setiap rupiah kembali untuk kepentingan mereka,” pungkasnya. (Nur)