HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO β Ribuan massa gabungan dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda tumpah ruah di depan Gedung DPRD Kabupaten Jeneponto, Senin (1/9/2025). Aksi yang dimulai pukul 17.31 WITA hingga dini hari itu berlangsung dalam pengawalan ketat aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
Sejak sore, peserta aksi terlihat membawa bendera organisasi, pengeras suara, serta spanduk bertuliskan βBubarkan DPRD#POLRIβ. Orasi bergantian dilontarkan dengan nada tinggi, menuntut agar wakil rakyat segera menunjukkan sikap tegas dalam menyelesaikan persoalan yang membelit daerah.
Ketegangan meningkat setelah beredar kabar bahwa sejumlah anggota dewan menghadirkan masing-masing sekitar 20 orang untuk berjaga di dalam gedung. Informasi tersebut membuat massa kian tersulut emosi hingga memicu dorongan massa ke arah gerbang DPRD.
Dalam orasinya, Alim Bahri, salah satu koordinator aksi, menuding adanya berbagai kebijakan bermasalah. Ia menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan PDAM, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta kebijakan pemihak-ketigaan parkir di RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto.
βKenaikan PBB-P2 bukan perintah presiden. PBB-P2 adalah kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,β tegas Alim Bahri.
Menurutnya, kebijakan kenaikan pajak tersebut bukan semata demi peningkatan pendapatan daerah, melainkan diduga bagian dari keputusan politik bersama antara Bupati dan DPRD Jeneponto. βAda kecurigaan kuat bahwa keputusan ini hanya untuk memperkuat tunjangan dan operasional kedua lembaga tersebut,β tambahnya.
Di tengah sorakan massa, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jeneponto turun menemui demonstran. Keduanya berusaha meredam situasi dengan menerima aspirasi secara langsung. Namun, pimpinan aksi tetap bersikukuh agar DPRD segera menggelar rapat istimewa terbuka malam itu juga di ruang paripurna dengan menghadirkan seluruh 40 anggota dewan.
Pantauan di lapangan, selepas salat Maghrib suasana sempat ricuh. Massa yang merasa aspirasinya tidak kunjung ditindaklanjuti mendobrak pintu gerbang gedung DPRD. Beruntung, aparat keamanan berhasil menenangkan situasi setelah melakukan komunikasi intens antara perwakilan massa dan anggota dewan.
Meski ketegangan mereda, aksi tersebut meninggalkan catatan serius bagi hubungan masyarakat dan lembaga legislatif di Jeneponto. Publik menanti tindak lanjut nyata DPRD, bukan hanya janji, atas tuntutan yang disuarakan ribuan warga pada malam penuh ketegangan itu. Ilham
