Dana Rp2,3 Miliar Jadi Sorotan! LPJ Masjid Al Muttaqin Siwa Ditolak, Dugaan Transaksi Aset KUD Ikut Diseret



HALILINTARNEWS.id, WAJO, – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa periode 2023–2026 menuai penolakan dari sebagian besar jamaah. Penolakan tersebut terjadi dalam rapat penyampaian laporan keuangan yang berlangsung di dalam masjid, Senin (16/11/2026).

Jamaah mempersoalkan laporan keuangan yang dinilai belum transparan dan tidak disertai rincian penggunaan anggaran maupun bukti pendukung transaksi selama tiga tahun masa kepengurusan.

Kondisi tersebut memicu keberatan sejumlah jamaah yang meminta pengurus lama memperbaiki dan melengkapi LPJ sebelum proses pembubaran kepengurusan serta pembentukan pengurus baru dilaksanakan.

Dalam rapat tersebut, suasana sempat berlangsung tegang. Namun, forum akhirnya memberikan kesempatan kepada pengurus lama dengan tenggat waktu 10 hari untuk menyusun kembali laporan keuangan secara terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diketahui, struktur Pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa periode 2023–2026 terdiri atas Ketua BP, Sekretaris BF, dan Bendahara SDR.

Rapat tersebut dihadiri Camat Pitumpanua Arriyanti Marzuki, Kapolsek Urban Pitumpanua Kompol Anwar, Kepala KUA Pitumpanua Ambo Lahang, serta Ketua Pelaksana Pemilihan Pengurus Masjid, Ashar Sultan.

Salah seorang jamaah, Hamsing Ismail, yang mengikuti seluruh rangkaian rapat, secara tegas mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan pengurus.

“Bagaimana mungkin LPJ keuangan hanya satu lembar dan sekadar dibacakan? Kami menginginkan rincian penggunaan anggaran, termasuk sub-item belanja selama tiga tahun kepengurusan. Dengan demikian, jamaah dapat mengetahui secara jelas ke mana dana tersebut digunakan,” tegas Hamsing.

Bacaan Lainnya

Ia mengungkapkan, nilai pengelolaan keuangan yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp2,3 miliar. Menurutnya, besarnya nilai tersebut harus diimbangi dengan laporan yang lengkap, transparan, serta didukung bukti transaksi yang sah.

Karena itu, ia meminta agar seluruh dokumen penerimaan dan pengeluaran diperiksa serta dicocokkan secara menyeluruh melalui proses audit.

Hamsing menegaskan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pengurus untuk memperbaiki laporan keuangan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan dokumen, pihaknya bersama tim audit akan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Prinsipnya, kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang. Dana yang dikelola harus jelas sumber penerimaan dan peruntukannya,” ujarnya.

Soroti Dugaan Transaksi Aset KUD

Di sisi lain, Ketua MOI Wajo,
Marsose, turut menyoroti persoalan dugaan penjualan aset KUD yang disebut-sebut dibeli oleh pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa.

Marsose menyatakan, transaksi tersebut perlu ditelusuri, terutama terkait dugaan tidak adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun berita acara persetujuan anggota koperasi sebelum penjualan aset dilakukan.

Menurutnya, kejelasan dasar kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta kelengkapan dokumen administrasi menjadi hal penting untuk memastikan transaksi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyatakan akan mengkaji persoalan tersebut sebelum menentukan langkah hukum maupun pelaporan kepada pihak berwenang.

Jamaah berharap pengurus lama dapat memenuhi tenggat waktu 10 hari yang telah diberikan dan menyampaikan LPJ yang benar-benar lengkap, transparan, serta dapat diuji secara terbuka.
Bagi jamaah, pengelolaan keuangan masjid merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan umat terhadap pengurus rumah ibadah. (Tim)

PT. Halilintar News Group

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *