HALILINTARNEWS.id, GOWA β Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Andy Azis, saat membuka kegiatan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di Hotel Vasaka Makassar, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Andy Azis mengatakan keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup hanya diukur dari pemenuhan dokumen administrasi maupun capaian nilai evaluasi. Namun, harus diwujudkan melalui perubahan pola kerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan integritas, serta kemampuan pemerintah menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa Tahun 2025 mencapai 78,71 dengan kategori BB. Capaian ini meningkat 0,44 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 78,27.
Secara rinci, komponen RB General meningkat dari 66,29 menjadi 67,32. Sementara itu, komponen RB Tematik mengalami penurunan dari 11,98 menjadi 11,39.
βCapaian ini patut kita apresiasi, namun penurunan RB Tematik harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat keterkaitan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,β ungkapnya.
Memasuki tahun 2026, pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada 15 indikator RB General dalam Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PANRB. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari akuntabilitas kinerja, integritas, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pengadaan, kualitas kebijakan, pengendalian intern, hingga digitalisasi arsip.
Di bidang reformasi hukum, Kabupaten Gowa juga mencatatkan hasil positif dengan perolehan Indeks Reformasi Hukum sebesar 73,80, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan indikator reformasi birokrasi lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi tahun 2026 berjalan optimal, Andy Azis menekankan lima aspek penting, yakni komitmen pimpinan, pencapaian target, kualitas data dan bukti dukung, koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, serta penguatan reformasi birokrasi tematik.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mengambil peran aktif dalam mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan memastikan setiap rencana aksi terlaksana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, perangkat daerah diminta melakukan evaluasi secara berkala, memastikan validitas dan akurasi data dukung, serta segera mengambil langkah percepatan terhadap target yang belum tercapai.
βSaya juga meminta Bagian Organisasi selaku koordinator agar mengoptimalkan fungsi fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Setiap hasil monitoring harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas dan terukur,β tegasnya.
Lebih lanjut, Andy Azis mengingatkan bahwa reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan proses perubahan budaya kerja untuk membangun aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, nilai-nilai ASN BerAKHLAK harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Begitu pula pemanfaatan teknologi informasi yang harus diarahkan untuk menyederhanakan proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
βMasyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari kemudahan pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan, dan manfaat yang mereka rasakan,β jelasnya.
Olehnya itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan tahun 2026 sebagai momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi di Kabupaten Gowa. Bukan sekadar mempertahankan predikat yang telah diraih, tetapi juga memastikan perubahan yang dilakukan mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
βBirokrasi yang baik bukan hanya birokrasi yang mendapatkan penilaian baik, tetapi birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat,β tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Taufik, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
Ia mengatakan, monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing perangkat daerah, mengidentifikasi kendala dalam pencapaian indikator, memperkuat koordinasi dan komitmen perangkat daerah, serta merumuskan langkah percepatan terhadap indikator yang belum optimal.
βMonitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah, mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pencapaian indikator, mempercepat koordinasi dan komitmen perangkat daerah, serta merumuskan langkah percepatan dan tindak lanjut terhadap indikator yang belum optimal,β jelasnya.
Taufik menyebutkan, dengan capaian indeks reformasi birokrasi sebesar 78,71 dan kategori BB pada tahun 2025, Kabupaten Gowa hanya membutuhkan sekitar 1,3 poin lagi untuk mencapai predikat A.
βKurang lebih satu koma tiga poin lagi kita sudah berada pada posisi A. Semoga pencapaian tahun 2026 ini bisa sama-sama kita wujudkan, mengingat beberapa indikator strategis sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan nilai daripada tahun sebelumnya,β tuturnya.
Ia menambahkan, peserta kegiatan merupakan perwakilan perangkat daerah yang menjadi objek monitoring terhadap 15 area reformasi birokrasi general dan dua area reformasi birokrasi tematik.
Adapun 15 area reformasi birokrasi general meliputi sistem akuntabilitas kinerja, reformasi hukum, survei kepuasan masyarakat, survei penilaian integritas, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pemerintahan, pembangunan statistik, kualitas kebijakan, tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, tingkat maturitas SPIP, serta digitalisasi arsip.
Sementara dua area reformasi birokrasi tematik mencakup penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Gowa berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat koordinasi dan komitmen, mempercepat pelaksanaan rencana aksi, serta meningkatkan capaian indikator reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Reporter : Hefrawansah
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
