HALILINTARNEWS.id, BANTAENG, — Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang Kabupaten Bantaeng.
Puluhan massa dari gabungan organisasi mahasiswa dan buruh menggelar aksi bertajuk “Bantaeng Menggugat” di depan Kantor DPRD Bantaeng, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.
Aliansi yang terdiri dari SEMMI, GMNI, PMII Cabang Bantaeng, HPMB, SBIPE, AGRA, hingga Front Mahasiswa Nasional (FMN) turun ke jalan menyuarakan kritik keras terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan di daerah tersebut.
Aksi berlangsung memanas. Massa memblokade jalan poros nasional Bantaeng–Makassar hingga menyebabkan kemacetan total.
Pantauan halilintarnews.id, asap hitam pekat terlihat membumbung di sekitar Kantor DPRD dan Kantor Bupati Bantaeng, menambah tegang situasi di lapangan.
Tak hanya satu kelompok, sedikitnya tiga elemen massa bergerak bersamaan, termasuk Gerakan Taktis Mahasiswa dan Organisasi (GERAK), Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya, serta unsur mahasiswa dari berbagai kampus.
Momentum Perlawanan Rakyat
Aksi ini bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional 2026, yang dimanfaatkan aliansi untuk menyuarakan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam dokumen pernyataan sikap, aliansi menilai persoalan di Bantaeng bukan kasus terpisah, melainkan bagian dari krisis struktural akibat lemahnya kehadiran negara.
Sorotan Tajam: Buruh KIBA
Isu paling krusial diarahkan pada kondisi buruh di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), khususnya di PT Huady Nickel Alloy Indonesia.
Aliansi mengungkap dugaan pelanggaran serius, antara lain:
Jam kerja panjang tanpa standar layak
Upah lembur yang tidak dibayarkan
Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak
Bahkan, sekitar 1.900 pekerja disebut terkena PHK sepanjang 2024–2025.
Kondisi ini dinilai mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada buruh, serta lemahnya fungsi pengawasan legislatif.
Pendidikan Disorot: Transparansi hingga Akses
Di sektor pendidikan, massa menyoroti:
Minimnya transparansi kebijakan
Ketimpangan akses pendidikan
Belum optimalnya realisasi anggaran
Aliansi mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan program beasiswa serta pemerataan fasilitas pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Persoalan Sosial Kian Kompleks
Tak hanya itu, sejumlah isu sosial turut disorot, di antaranya:
Ketidakjelasan pembayaran gaji tenaga P3K paruh waktu
Meningkatnya kasus tawuran pelajar
Permasalahan dalam kebijakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Aliansi menilai ketidaksesuaian data DTSEN berdampak serius, mulai dari hilangnya akses layanan kesehatan, terputusnya bantuan sosial, hingga terganggunya akses pendidikan masyarakat.
MBG dan Dampak Lingkungan Jadi Perhatian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menuai kritik. Aliansi menilai tata kelola distribusi masih lemah dan berpotensi menimbulkan pelanggaran, bahkan disebut telah memicu insiden kesehatan pada anak.
Di sisi lain, aktivitas industri di KIBA dinilai membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti:
Menyempitnya ruang hidup masyarakat
Penurunan kualitas lingkungan
Tekanan ekonomi terhadap warga sekitar
Ancaman krisis lingkungan dan pangan akibat fenomena El Nino juga disebut belum diantisipasi serius oleh pemerintah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur air.
14 Tuntutan untuk Pemerintah
Sebagai bentuk sikap, aliansi menyampaikan sedikitnya 14 tuntutan kepada pemerintah daerah dan pusat, di antaranya:
Transparansi anggaran pendidikan
Perluasan akses beasiswa
Penyelesaian gaji tenaga P3K
Perlindungan buruh dan penindakan pelanggaran di KIBA
Pembentukan Dewan Pengupahan
Evaluasi kebijakan DTSEN
Penolakan ekspansi KIBA tanpa jaminan keadilan ekologis.
Evaluasi total program MBG
Komitmen Kawal Hingga Tuntas
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik sebagai bagian dari masyarakat Bantaeng.
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan tersebut hingga pemerintah benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat.
Hingga siang hari, massa masih bertahan di lokasi aksi dengan pengawalan aparat, sementara arus lalu lintas di jalur nasional Bantaeng–Makassar dilaporkan lumpuh total akibat blokade.
Petugas dari Polres dan Satpol PP mengamankan arus lalulintas aman dan terkendali. (Supriadi Awing)
