HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO β Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI bersama UNICEF Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, Kamis (30/10/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengkaji dan menganalisis pencapaian Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) tahun 2025.
Rombongan Bappenas yang dipimpin oleh Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Dr. Cholifihani, diterima langsung oleh Kepala Disdukcapil Jeneponto, Dr. Mustaufiq, beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Mustaufiq menyampaikan bahwa kehadiran Bappenas di Jeneponto menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan sistem pencatatan sipil dan pengembangan statistik hayati di daerah.
> βKunjungan ini sangat berarti bagi kami. Kehadiran Bappenas bersama UNICEF mendorong keberlanjutan upaya penguatan layanan administrasi kependudukan, khususnya dalam mendukung program kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF terkait Program Perlindungan Anak, yang berfokus pada indikator pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian,β ujar Mustaufiq.
Ia menambahkan, kegiatan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh tim Bappenas bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan strategi nasional di daerah, mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan, sekaligus melihat praktik-praktik baik yang dapat dijadikan pembelajaran dalam perumusan kebijakan nasional ke depan.
Sementara itu, Dr. Cholifihani menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Disdukcapil dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
> βKami mengapresiasi seluruh upaya dan inovasi layanan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Jeneponto. Hasil kunjungan ini akan menjadi laporan dan bahan masukan bagi kementerian terkait, dan kami akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan leading sector di tingkat pusat,β ungkap Cholifihani.
egiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional dalam mempercepat capaian layanan administrasi kependudukan yang inklusif, akurat, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Usman
