HALILINTARNEWS.id, TAKALAR β Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Rumah Sakit (RS) Galesong. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan biaya operasional rumah sakit mencapai Rp500 juta per bulan, sementara rata-rata kunjungan pasien hanya satu orang per hari.
RS Galesong dibangun pada 2021 menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 miliar. Pada masa Penjabat Bupati periode 2023β2025, rumah sakit ini kembali mendapat tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melengkapi fasilitas dan interior. Namun, hingga kini, RS Galesong belum dapat beroperasi penuh karena kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum rampung.
βDaripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai secara tepat sasaran,β ujar Daeng Manye usai rapat evaluasi, Kamis (4/9/2025).
Keputusan tersebut memicu perbincangan luas di tengah masyarakat. Sebagian menilai langkah Bupati menyelamatkan keuangan daerah, sementara pihak lain menyayangkan bangunan rumah sakit megah tidak segera difungsikan secara maksimal.
Meski begitu, Daeng Manye menegaskan penghentian operasional bukan berarti RS Galesong akan terbengkalai. Pemkab Takalar tengah menyiapkan skema baru agar rumah sakit bisa berjalan efektif tanpa membebani APBD.
βPrinsipnya, kesehatan masyarakat tetap prioritas. Kami sedang membangun komunikasi lebih intens dengan BPJS Kesehatan agar rumah sakit ini benar-benar bisa melayani warga, bukan sekadar berdiri megah,β tambahnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Takalar berencana mengalihkan anggaran kesehatan ke sektor yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti penguatan layanan puskesmas serta program promotif dan preventif. Ilham












