HALILINTARNEWS.id, BANTAENG – Pengurus Cabang Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (PC HPMB-Raya) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi bangsa yang dinilai mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Pernyataan tersebut disampaikan di Bantaeng, Minggu (31/8/2025).
Dalam pernyataannya, HPMB-Raya menilai pemerintah daerah maupun pusat kerap mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka menyebut janji evaluasi dan perubahan yang disampaikan pejabat hanya sebatas retorika, sementara rakyat semakin kehilangan kepercayaan akibat minimnya realisasi.
“Negara ini sedang terbakar bukan hanya oleh api di jalanan, tapi juga oleh krisis legitimasi yang menyala dari dalam. Janji-janji perubahan hanya tinggal kata-kata yang tak dipercaya, sementara rakyat terus dikecewakan,” demikian bunyi pernyataan tertulis PC HPMB-Raya.
Atas dasar itu, HPMB-Raya mengajukan 11 tuntutan sebagai berikut:
1. Menolak RUU KUHAP.
2. Menghapus tunjangan mewah DPR.
3. Mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta pemerataan pendidikan di daerah 3D.
5. Menolak pemutihan dosa pemerintah.
6. Mencabut undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat.
7. Menghentikan represifitas terhadap gerakan rakyat.
8. Menciptakan kebijakan yang pro terhadap rakyat.
9. Menghentikan praktik oligarki politik dan demokrasi palsu.
10. Menegakkan supremasi hukum.
11. Menghentikan kejahatan ekologis dan pertambangan.
Koordinator Lapangan HPMB-Raya, Abdul Rahman, menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara mahasiswa dan rakyat yang tidak bisa diabaikan. Sementara Koordinator Mimbar, Haikal, menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa akan terus dilanjutkan demi menegakkan keadilan.
“Kami tidak ingin ketimpangan dan krisis legitimasi semakin merusak tatanan bangsa. Pemerintah harus segera menjawab tuntutan ini dengan tindakan nyata, bukan janji kosong,” tegas Abdul Rahman. Supriadi Awing
